Bupati HST H Harun Nurasid membuka sosialisasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)  yang digelar Sekretariat Daerah Hulu Sungai Tengah bertempat di Gedung Murakata, Rabu (29/2) lalu sekitar pukul 09.00 WITA.

Sekda HST H  IBG Dharma Putra menjelaskan, kegiatan itu diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Para Camat, bertujuan untuk memberikan pembekalan, pengetahuan dan keterampilan  SKPD, dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
 Bupati HST H Harun Nurasid dalam sambutannya mengungkapkan agar peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan secara serius, demi membina organisasi SKPD yang kuat dan harmonis.
“Setiap individu di SKPD berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik,” ujarnya.
 Menurut Harun, diperlukan langkah cepat oleh masing-masing SKPD untuk memberikan laporan keuangan, tepat pada waktunya. Terlebih bagi SKPD yang memiliki banyak proyek  dan alokasi dana besar seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan yang telah dapat  merampungkan laporannya, harusnya menjadi motivasi bagi SKPD lainnya untuk bersinergi.
 “Perlu komitmen bersama untuk melaksanakan tata keuangan dan barang dengan baik, jumlah asset mesti terinventarisir dengan jelas, termasuk penghapusan asset yang rusak. Begitu pun bila ada yang mewakili  Kepala SKPD dalam kegiatan sosialisasi, agar dapat  memberikan laporan tertulis kepada atasan, sehingga tidak  terputus komunikasi selanjutnya,” ujar Harun.
 Harun menginstruksikan kepada tenaga keuangan atau Bendaharawan  yang baru mendapatkan tugas karena mutasi atau promosi, agar segera menyesuaikan diri dan belajar melaksanakan pengelolaan tata kelola keuangan sesuai aturan, dan di setiap SKPD mesti difungsikan Sekretarisnya untuk menjalankan fungsi pengadministrasian secara rapi dan lengkap.
 Masing-masing SKPD agar menjaga dokumentasi, agar dokumen yang merupakan rahasia Negara terjaga. Ini merupakan tugas pokok Kepala dan Sekretaris SKPD untuk mengamankannya dan harus ada mekanisme perizinan yang tepat untuk mengakses dokumen Negara tersebut  dalam usaha menghindari kebocoran,” tambah Harun.
 Menurutnya, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan kinerja di masing-masing SKPD. Pekerjaan yang merupakan pengabdian pada Negara harus dilakukan sepenuh hati dan penuh kebersamaan. Di samping itu, perlu juga dilakukan pembinaan kongkret termasuk Studi Banding ke daerah lain yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,.
Harun juga menegaskan agar setiap SKPD dapat saling membangun kebersamaan di intern masing-masing dan antar SKPD lainnya yang ada di Kabupaten HST.
“Yang terakhir, lakukan tugas dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah dengan niat untuk mensejahterakan masyarakat, harapnya. advhst