PARINGIN – Ratusan warga pendukung pasangan Syarifuddin-Fahrurazi (Syafa) kembali melakukan aksi damai di Kantor Pemkab Balangan, Senin (12/3). Kedatangan mereka hari itu ingin bertemu langsung dengan pasangan Bupati Balangan Sefek Effendie

sekaligus mendesaknya untuk mundur dari jabatannya meski baru saja mendapat restu dari Mendagri untuk menyelesaikan tugas memimpin Kabupaten Balangan.

Massa Syafa menganggap Sefek-Anshar sudah tidak layak lagi memimpin pemerintahan, karena telah melakukan money politics pada pilkada 2010 lalu dengan bukti ditahannya Syahril.
“Kalau hari ini bupati tidak mau keluar untuk berdialog, maka kami akan bermalam di sini,” tegas Syarifuddin, penggerak massa.
Namun akhirnya massa Syafa hanya diterima Sekda Balangan Riduan Darlan Menanggapi tuntutan tersebut, Riduan menyatakan dirinya tidak berwenang. Di samping itu, hingga saat ini tidak ada surat Mendagri juga tidak memberhentikan Sefek dan Anshar.
“Keputusan Mendagri No131.63.301 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Keputusan Mendagri No132.63.302 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilantik oleh Gubernur Kalsel pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan No 121.01275.PEM.2010, sampai saat ini tidak ada pemberhentian Sefek dan wakilnya sebagai pemimpin pemerintahan oleh Mendagri, sehingga dengan demikian, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Dekda H M Riduan Darlan.
Sementara itu, Kapolres  Balangan AKBP M Yudha Setya Budi mengingatkan bahwa batas waktu massa untuk berdemo hanya sampai pukul 06.00 waktu setempat, apabila dilanggar maka akan dibubarkan secara paksa oleh aparat sesuai UU No 5 tahun 2008.
Massa Syafa juga membentangkan spanduk di sepanjang halaman kantor bupati yang isinya meminta Sefek mundur karena terlibat politik uang saat Pemilukada 2010 lalu dan bahwa pembatalan itu diresmikan oleh DRD Balangan melalui surat pada Rapat Paripurna.
“Kami datang dengan damai, tidak anarkis. Tujuan kami cuma satu, bertemu bupati dan memintanya dengan legowo mundur,” ujar salah satu pendemo. Metro7/Sri