AMUNTAI Ketua DPC PPP Hulu Sungai Utara (HSU) Suwardi Sarlan, menyatakan bahwa rapat pleno yang digelar oleh warga PPP HSU (PPP Banua) yang mengatas namakan Partai PPP, illegal.
Menurutnya, rapat tersebut hanya diselenggarakan oleh segelintir oknum PPP yang tidak terima dengan pemberhentian Ketua dan Sekretaris terdahulu, dengan mengundang Ketua dan Sekretaris yang sudah diberhentikan.
“Saya sebagai ketua DPC yang sah tidak mengetahui bahwa ada rapat pleno yang digelar oleh warga PPP Banua,” aku Suwardi Sarlan.
Dengan alasan itulah dia menyatakan bahwa rapat pleno tersebut illegal, karena tidak diketahui oleh Ketua DPC.
Sebelumnya, warga PPP Banua telah mengadakan rapat pleno yang hasilnya menyebutkan bahwa warga PPP Banua telah sepakat untuk mendukung pasangan As Salam pada Pemilukada Juni nanti.
Suwardi mengatakan, dirinya sudahnya menanyakan langsung terhadap masing-masing pengurus PAC, terkait pernyataan pengurus DPC dan PAC serta Ranting yang sepakat untuk mendukung pasangan As Salam.
Ternyata sebagian dari mereka awalnya hanya diundang untuk menghadiri acara silahturahmi bukan untuk menghadiri rapat pleno yang intinya membahas pengalihan dukungan terhadap pasangan lain,” imbuh Suwardi
Berdasarkan hal itulah, pihaknya kembali menegaskan bahwa rapat pleno yang diadakan oleh warga PPP Banua itu adalah illegal.
Suwardi menegaskan bahwa pernyataan dukungan terhadap pasangan tersebut sama sekali tidak berpengaruh signifikan terhadap suara PPP, karena pihaknya sangat yakin kader PPP masih loyal terhadap partai.
“Kalaupun ada, hanya segelintir, dan jika itu terjadi, kepada mereka pasti akan dikenakan sanksi tegas,tandasnya
Sekarang, ujar Suwardi, pihaknya lebih memilih untuk fokus memikirkan  pemenangan pasangan H Abdul Wahid HK – H. Husairi Abdi.
“Untuk saat ini saya lebih fokus untuk memikirkan bagaimana supaya pasangan H Abdul Wahid HK dan H Husairi Abdi bisa keluar sebagai pemenang pada Pemilukada Juni mendatang,” ujarnya. Metro7/Ayie