KOTABARU — Penerapan sistim internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam setiap lelang proyek pembangunan oleh Pemkab dalam hal ini Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kotabaru dirasakan masih sangat sulit diadaptasi oleh sebagian besar masyarakat, khususnya para pengusaha. Demikian diungkapkan oleh Ketua GAPENSI Kotabartu, H Beben ketika ditemui di kediamannya, Sabtu (7/6/2012) lalu.
Dikatakannya, sejak APBD Kotabaru tahun 2012 disahkan beberapa bulan lalu, hanya beberapa proyek yang selesai dilelang.
“Alih-alih pengusaha dapat menguasai sistem, panitia saja belum begitu professional. Salah seorang kawan pengusaha malah mengalami peristiwa menggelikan. Pasalnya, saat dia telah mempersiapkan segala kelengkapan administratif penawaran lelang, karena tak yakin telah sampai, penawaran tersebut dikirim ulang. Hasilnya, penawaran dua kali tersebut dianggap tidak sah oleh Panitia,” ujar H Beben.
Diakuinya, kebanyakan Kontraktor yang penawarannya diterima oleh panitia, menggunakan joky (pekerja sewaan yang menguasai system).
”Ya, mau tak mau harus dijalani dengan menyewa joky, kendati dengan insentif yang lumayan tinggi. Sebab kalau tidak, penawaran yang kita ajukan bakalan ditolak oleh Panitia. Jadi, kendalanya bukan dalam hal kelengkapan berkas atau masa aktifnya, tapi karena belum familiar dengna sistem baru ini,” ungkap Beben.
Salah seorang kontraktor yang tidak mau disebut namanya menyatakan, dengan diberlakukannya sistem LPSE sebenarnya membuka peluang bagi oknum Panitia untuk bermain dalam lelang proyek, sebab segalanya serba rahasia, mulai dari rekanan, hingga pada jumlah penawaran putusan pemenang lelang.
“Belum lagi jika oknum panitia memiliki perusahaan atas nama orang lain, sehingga karena sudah mengerti sistem, bisa dengan mudah melakukan penawaran yang benar dan dapat diterima oleh panitia,” ujarnya. 
Seyogyanya menurut sumber, kesulitan sistem yang dihadapi para pengusaha tersebut ditangani oleh KADIN (Kamar Dangang dan Industri) Kotabaru, sebagai mitra pemerintah dalam hal perkembangan perekonomian.
“Jika KADIN menggelar pelatihan intensif hingga pengusaha menguasai system, niscaya permasalahan ini dapat ditanggulangi, dan tentunya turut memperlancar pembangunan di Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya. Metro7/ANDI