Empat Kebijakan Pembangunan 2014
Editor : -
Wilayah liputan : -
Dilihat : 42 kali
Tanjung — Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tabalong menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bersinar Tanjung, Selasa (26/3) tadi.
Musrenbang diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, para kepala desa, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hadir juga pejabat eselon II dan anggota DPRD.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Tabalong yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs H Marzuki Hakim MSi. Dalam sambutan tertulisnya Bupati Tabalong Drs H Rachman Ramyi MSi menegaskan bahwa musrenbang Kabupaten Tabalong ini merupakan salah satu tahapan penting dan sangat menentukan dalam merumuskan arah masa depan pembangunan daerah.
“Dengan kata lain daerah, bangsa bahkan negara sekalipun tidak akan dapat mencapai kemajuan yang berarti, sekaligus mewujudkan visi misinya apabila tidak didukung oleh perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas,” kata bupati.
Menyadari betapa luasnya cakupan perencanaan pembangunan, karena disamping harus mengakomodir seluruh kepentingan dan tuntutan masyarakat, juga banyak faktor lain yang harus menjadi pertimbangan, maka perumusan perencanaan pembangunan harus dilakukan secara cermat dan akurat dengan mempertimbangkan skala prioritas. “Tidak mungkin semua usulan bisa diakomodir dan direalisasikan dalam waktu bersamaan karena dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat terbatas,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam sambutan tertulisnya mengatakan RKPD yang disusun ini adalah merupakan hasil musyawarah seluruh anggota masyarakat se Kabupaten Tabalong. Keberadaan dokumen RKPD dimaksudkan adalah sebagai pedoman pembangunan satu tahun kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka mencapai target LPJM di tahun 2014.
RKPD dimaksudkan akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Tabalong dalam rencana kerja SKPD tahun 2014 serta menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2014.
Dalam perencanaan tahun 2013 ini pemerintah propinsi Kalimantan Selatan telah menyusun RKPD tahun 2014 dengan tema “Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah dan IPM Untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Pada sesi sidang pleno musrenbang penyusunan RKPD dibahas empat kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2014 berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif yang bertindak selaku panitia Ketua DPRD Tabalong Drs H Darwin Awi MSi, rencana kebijakan penganggaran dan pagu indikatif Kabupaten Tabalong tahun 2014 bertindak selaku panitia Kepala DPPKD, kebijakan target pendapatan daerah tahun 2014 selaku panitia Kepala Dispenda Kabupaten Tabalong Drs H Mawardi MSi dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2014 (Draf awal RKPD tahun 2014) selaku panitia Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong Ir H Arifin Noor MT. (Metro7/Via)
Musrenbang diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, para kepala desa, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hadir juga pejabat eselon II dan anggota DPRD.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Tabalong yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs H Marzuki Hakim MSi. Dalam sambutan tertulisnya Bupati Tabalong Drs H Rachman Ramyi MSi menegaskan bahwa musrenbang Kabupaten Tabalong ini merupakan salah satu tahapan penting dan sangat menentukan dalam merumuskan arah masa depan pembangunan daerah.
“Dengan kata lain daerah, bangsa bahkan negara sekalipun tidak akan dapat mencapai kemajuan yang berarti, sekaligus mewujudkan visi misinya apabila tidak didukung oleh perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas,” kata bupati.
Menyadari betapa luasnya cakupan perencanaan pembangunan, karena disamping harus mengakomodir seluruh kepentingan dan tuntutan masyarakat, juga banyak faktor lain yang harus menjadi pertimbangan, maka perumusan perencanaan pembangunan harus dilakukan secara cermat dan akurat dengan mempertimbangkan skala prioritas. “Tidak mungkin semua usulan bisa diakomodir dan direalisasikan dalam waktu bersamaan karena dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat terbatas,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam sambutan tertulisnya mengatakan RKPD yang disusun ini adalah merupakan hasil musyawarah seluruh anggota masyarakat se Kabupaten Tabalong. Keberadaan dokumen RKPD dimaksudkan adalah sebagai pedoman pembangunan satu tahun kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka mencapai target LPJM di tahun 2014.
RKPD dimaksudkan akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Tabalong dalam rencana kerja SKPD tahun 2014 serta menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2014.
Dalam perencanaan tahun 2013 ini pemerintah propinsi Kalimantan Selatan telah menyusun RKPD tahun 2014 dengan tema “Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah dan IPM Untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Pada sesi sidang pleno musrenbang penyusunan RKPD dibahas empat kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2014 berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif yang bertindak selaku panitia Ketua DPRD Tabalong Drs H Darwin Awi MSi, rencana kebijakan penganggaran dan pagu indikatif Kabupaten Tabalong tahun 2014 bertindak selaku panitia Kepala DPPKD, kebijakan target pendapatan daerah tahun 2014 selaku panitia Kepala Dispenda Kabupaten Tabalong Drs H Mawardi MSi dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2014 (Draf awal RKPD tahun 2014) selaku panitia Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong Ir H Arifin Noor MT. (Metro7/Via)
Kredit
Tinggalkan Balasan