Perusahaan Sawit Dituding Rampas Tanah Adat
Editor : -
Wilayah liputan : -
Dilihat : 196 kali
Kotabaru — Sebuah perusahaan perkebunan sawit, PT Sawita Karya Manunggal, yang beroperasi di Kecamatan Sungai Durian disinyalir telah menyerobot tanah adat. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh 22 orang warga yang merasa tanahnya telah dirampas oleh pihak perusahaan.
“Sebenarnya luas tanah adat yang kami keluhkan dirampas oleh perusahaan PT Sawita Karya Manunggal ini tidak seberapa luas,
hanya saja bagi kami sebagai warga yang berstatus sosial menengah ke bawah, tentunya sangat berarti,” kata tokoh adat setempat, Iceng Awal.
Mantan anggota DPRD Kotabaru periode 1999-2004 ini juga menyampaikan, sejak PT Sawita Karya Manunggal melakukan investasi di di daerahnya, masyarakat tidak pernah dilibatkan. “Bahkan secara arogan pihak perusahaan melakukan perampasan atas hak tanah yang kami miliki secara perseorangan,” keluhnya.
Menurutnya, perampasan tanah adat oleh perusahaan kelapa sawit ini dilakukan sejak tahun 2007 lalu. Sejak itu pula persoalan ini terangkat ke permukaan dan sempat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk dicarikan solusinya.
Lalu kemudian dilakukan pengukuran luas tanah adat. Namun, ternyata dari tahun ke tahun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda akan adanya penyelesaian. “Sementara kami sebagai warga tentunya sangat membutuhkan lahan tersebut untuk kami garap, ataupun bahkan dijadikan lahan plasma perusahaan, yang pada intinya sebagai wahana pencarian nafkah kami,” jelas Iceng.
Masyarakat Adat Dayak, kata Iceng, sudah melayangkan surat kepada KOMNAS HAM untuk penyelesaian perkara ini. Namun hingga kini belum juga ada tanggapan.
Ia justeru menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dinilainya kurang serius menyelesaikan kasus penyerobotan tanah ini. Karena itu ia khawatir masyarakat yang sudah putus asa melakukan tindakan anarkis atau menutup aktivitas perusahaan.
“Kami tidak akan melepas tanah adat yang kami miliki secara turun temurun tersebut dengan model dijajah seperti itu, sebab kami memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Kepala Adat Suku Dayak,” tandasnya. (Metro7/Andi)
“Sebenarnya luas tanah adat yang kami keluhkan dirampas oleh perusahaan PT Sawita Karya Manunggal ini tidak seberapa luas,
hanya saja bagi kami sebagai warga yang berstatus sosial menengah ke bawah, tentunya sangat berarti,” kata tokoh adat setempat, Iceng Awal.
Mantan anggota DPRD Kotabaru periode 1999-2004 ini juga menyampaikan, sejak PT Sawita Karya Manunggal melakukan investasi di di daerahnya, masyarakat tidak pernah dilibatkan. “Bahkan secara arogan pihak perusahaan melakukan perampasan atas hak tanah yang kami miliki secara perseorangan,” keluhnya.
Menurutnya, perampasan tanah adat oleh perusahaan kelapa sawit ini dilakukan sejak tahun 2007 lalu. Sejak itu pula persoalan ini terangkat ke permukaan dan sempat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk dicarikan solusinya.
Lalu kemudian dilakukan pengukuran luas tanah adat. Namun, ternyata dari tahun ke tahun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda akan adanya penyelesaian. “Sementara kami sebagai warga tentunya sangat membutuhkan lahan tersebut untuk kami garap, ataupun bahkan dijadikan lahan plasma perusahaan, yang pada intinya sebagai wahana pencarian nafkah kami,” jelas Iceng.
Masyarakat Adat Dayak, kata Iceng, sudah melayangkan surat kepada KOMNAS HAM untuk penyelesaian perkara ini. Namun hingga kini belum juga ada tanggapan.
Ia justeru menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dinilainya kurang serius menyelesaikan kasus penyerobotan tanah ini. Karena itu ia khawatir masyarakat yang sudah putus asa melakukan tindakan anarkis atau menutup aktivitas perusahaan.
“Kami tidak akan melepas tanah adat yang kami miliki secara turun temurun tersebut dengan model dijajah seperti itu, sebab kami memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Kepala Adat Suku Dayak,” tandasnya. (Metro7/Andi)
Kredit
Tinggalkan Balasan