BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanpanak) tahun ini akan mencetak lahan sawah baru seluas 150 hektare (Ha) untuk mendukung target program ketahanan pangan nasional.
Kepala Distanpanak, Abdul Karim, mengatakan, program pembukaan lahan persawahan baru tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp. 2.121.108.000.
“Dana itu berasal dari APBN,” kata Abdul Karim pada saat ditemui di ruang Kerjanya di Batulicin, Selasa(23/2).
Ia menjelaskan, untuk mencetak lahan sawah seluas satu ha, diperkirakan menelan biaya sekitar Rp. 16,5 juta untuk lahan vegetasi berat atau lahan yang masih banyak dipenuhi pohon besar alias berupa hutan.
Program cetak sawah ini, akan berlangsung di lima desa di Kecamatan Kusan Hilir.
Dari kelima desa tersebut, antara lain Desa Salimuran yang ditangani oleh Kelompok Tani Karya Tani untuk lahan seluas 26 Ha, dan Desa Karya Bakti oleh Kelompok Tani Bersujud dengan lahan seluas 24 Ha.
Berikutnya Desa Pulau Tanjung oleh Kelompok Tani Karya Muda dengan lahan seluas 25 Ha, Desa Satiung oleh Kelompok Tani Berkat Bersama dengan lahan seluas 25 Ha, dan Desa Serdangan oleh Kelompok Tani Bunga Teratai dengan lahan seluas 50 Ha.
Program cetak sawah baru, tambahnya, dilakukan pemerintah daerah bersama jajaran TNI Angkatan Darat (AD). Mobilisasi alat dan pergeseran pasukan untuk pembukaan lahan baru tersebut dijadwalkan pada minggu ketiga Pebruari 2016.
Upaya ini diharapkan mampu lebih meningkatkan hasil produksi petani sehingga target swasembada beras secara nasional bisa terpenuhi.
Mengingat, ketersediaan pangan telah menjadi salah satu faktor penentu stabilitas nasional suatu negara baik dibidang ekonomi, keamanan, politik, dan sosial.
Seperti kita ketahui bersama, jelas Abdul Karim, beberapa tahun terakhir kebutuhan pangan terus meningkat. Sedangkan alih fungsi lahan persawahan setiap tahunya terjadi secara massif, pada areal yang cukup luas.
Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan lahan tanaman pangan melalui program perluasan sawah guna mendorong percepatan pencapaian surplus beras secara nasional.
Untuk mencapai target tersebut, katanya, diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Bahkan tak sedikit jumlah TNI yang dilibatkan untuk mendukung program tersebut.
Menurut Abdul Karim, hal utama dari upaya perluasan sawah di masyarakat adalah informasi tentang ketersediaan lahan. Lebih dari itu, lahan yang akan dikembangkan juga harus sesuai secara agroekologi.
Untuk itu diperlukan sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergisitas pemerintah pusat bisa berupa koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, hingga Kementerian Pekerjaan Umum, serta yang lainnya.  (metro7/relhum)