PARINGIN – Bupati Balangan H Ansharuddin beserta Sekda Ir Ruskariadi dan Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi beserta Sekwan Sutikno, Kamis (18/5) kemarin menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di aula Idham Khalid Setdaprov Kalsel, Kota Banjarbaru.
Acara yang langsung dihadiri oleh wakil ketua KPK Saut Situmorang ini, juga dihadiri  langsung oleh Wagub Kalsel Rudy Resnawan dan semua Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD se Kalsel. Hadir pula perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan.
Pada kesempatan ini, KPK melakukan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kalimantan Selatan. Dan seluruh pemerintah daerah di Kalsel menargetkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik. Sistem ini ditargetkan sudah ada pada 2018 dan digunakan untuk menyusun anggaran daerah tahun 2019.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam pidatonya mengungkapkan, KPK menyoroti beberapa bidang, yakni perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan perizinan.
“KPK akan terus memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola di Kalsel berkelanjutan dan bebas intervensi yang tidak sah dari pihak mana pun,” tegas Saut.
Diungkapkannya, salah satu masalah yang disoroti KPK di Kalsel adalah rendahnya pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara di bidang legislatif, yaitu hanya 15 persen uang sudah lapor LHKPN.
“Kepatuhannya sangat rendah, perlu upaya lebih sistematis dan strategis untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LKHPN DPRD,” tukasnya.
Dalam kesempatan ini, KPK dan seluruh pimpinan daerah di Kalsel juga menandatangani komitmen dalam Rencana Aksi Pemberantasan korupsi Terintegrasi.
Lewat disepakatinya komitmen bersama dan akan dibuatnya sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik, menurut dia, diharapkan dapat memastikan tata kelola di Kalsel bebas intervensi, pungutan liar, suap, gratifikasi dan segala tindak pidana korupsi lainnya.
“KPK mengajak semua stakeholder baik di tingkat pusat, seluruh Pemda, dan masyarakat berkomitmen penuh mewujudkan  pemerintah yang bersih dan melayani rakyat dengan segala tantangannya,” kata Saut.
Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin mengaku sangat mengapresiasi dengan adanya kesepakatan antara Pemda dengan KPK ini.
“Kita juga akan mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Balangan,” pungkasnya. (metro7/sugi)