PARINGIN – Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyetujui terhadap terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 yang disampaikan Bupati Balangan H Ansharuddin beberapa waktu lalu.
Persetujuan kalangan legislatif ini, disampaikan saat sidang paripurna yang digelar DPRD Balangan dengan agenda Pemandangan umum fraksi DPRD Balangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan lapor akhir DPRD Balangan terhadap empat buah Raperda dalam program pembentukan Perda Tahun 2017, pada Senin (10/7/2017) di Paringin.
Meski mendapat persetujuan,l secara umum, namun pertanggungjawaban APBD 2016 sebesar yang mencapai Rp 1,2 triliun ini beberapa fraksi yang ada di DPRD Balangan tetap menyampaikan keberatannya lewat beberapa pertanyaan yang disampaikan.
Fraksi PKS misalnya, lewat juru bicaranya Rusdiansyah mempertanyakan besarnya silfa APBD 2016 yang mencapai Rp. 240 miliar lebih.
Selain itu, fraksi PKS juga meminta penjelasan kepada Pemkab Balangan terkait hilangnya dana Alokasi khusus Kabupaten Balangan sebesar Rp. 15 miliar dan masih adanya tunggakan kewajiban jatuh tempo empat koperasi sebesar Rp.236 juta.
“Kami berharap nanti pembahasan Raperda tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun anggaran 2016 memperhatikan masalah ini sebagai pijakan utama,” pintanya.
Sedangkan fraksi PPP, lewat juru bicaranya Sri Huriyati mengingatkan Pemkab Balangan terus berupaya mengelola keuangan dengan sebaik mungkin.
“Meski WTP dari BPK RI yang ke 4 kali tahun 2016 kita terima, namun dibalik itu merupakan tantangan bagi pemerintah daerah utuk dapat mempertahankannya di waktu-waktu yang akan datang karena WTP yang kita dapat ini tidak menjamin secara keseluruhan kita bebas dari penyalahgunaan baik penyalahgunaan wewenang maupun penyalahgunaan anggaran atau keuangan,” ungkapnya.
Sedangkan fraksi Gabungan Perubahan menyatakan, secara cermat dan teliti telah memahami dari semua aspek perencanaan sampai penggunaan APBD, menganggap bahwa apa yang telah di rencanakan dan tujuan apa yang ingin di capai dengan anggaran yang ada telah terjawab dengan di dapatnya anggapan opini WTP dari BPK – RI
“Dengan diraihnya WTP berarti Pemerintah telah melaksanakan penggunaan anggaran secara efektif dan efesien,” tegas Syaifullah yang menjadi juru bicara. (metro7/sugi)