PARINGIN – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan meminta dan berharap pemerintah dan swasta untuk menyediakan sendiri peralatan tes urine bagi pegawainya.Hal ini dikarenakan BNN memiliki anggaran terbatas untuk penyediaan alat tes urin.
Menurut Kepala BNN Balangan, AKBP Abdul Muthalib, tahun 2017 ini pihaknya mendapat 1200 alat (1200 kali) untuk tes uren, itupub dibagi untuk tiga seksi yang ada di BNNK Balangan.
Jadi 1200 ini, kata Thalib, tidak semuanya bisa digunakan untuk tes uren bagi masyarakat umum, tapi harus sesuai bidangnya.
“Seksi rehabilitasi misalnya hanya boleh melakukan tes uren bagi masyarakat yang ikut rehabilitasi, tidak bisa untuk masyarakat umumnya,” ujar mantan Wakapolres Balangan ini saat pres relis kegiatan BNNK Balangan periode Juli, Senin (31/7/2017).
Terkait hal ini, lanjut Muthalib, pihaknya berharap peran lebih dari pemerintah daerah dan swasta untuk bisa melaksanakan tes uren di lingkunganya masing-masing.
Apalagi kebijakan melakukan tes uren bagi pegawai pemerintahan, menurutnya, sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Kemen PAN-RB sudah ada, tinggal pemerintah daerah menindak lanjutinya.
“Kami sudaj pernah mengirim surat terkait tes uren bagi PNS, namun hingga pelaksanaannya tak kunjung terlaksana. Hingga kini PNS Pemkab Balangan belum pernah dilakukan tes uren secara menyeluruh, padahal tes uren merupakan awal pencegahan,” tegasnya.
Pencegahan, menurut dia, menjadi kata kunci dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkoba dan tes urine menjadi instrumen untuk melihat kondisi apakah terbebas dari penyalahgunaan Narkoba atau tidak.
“Jika sudah dites uren maka langkah pencegahan akan jadi lebih ringan,” pungkasnya. (metro7/sugi)