Pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan pertemuan dengan semua Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Balangan guna membahas sosialisasi WTP dan penandatanganan fakta Integritas yang dilaksanakan di Komplek Garuda Muharam, Rabu (14/3) lalu.

Bupati Balangan Sefek Effendie menyampaikan, penanda tanganan dan sosialisasi WTP harus berjalan optimal, berusaha membangun pekerjaan Wajar Tanpa Pengecualian agar bisa berjalan maksimal dan kondusif sesuai yang diharapkan.
“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkn semua pejabat mampu melaksanakan kinerja sampai teknis tanpa adanya pelanggaran hukum dan menekankan adanya budaya malu, yakni malu melakukan pelanggaran dan mengutamakan kejujuran dalam melakukan setiap pekerjaan,” tandas Sefek Effendi.
Menurut Kepala Inspektorat kalsel Drs Suharjo Faisal selaku perwakilan gubernur menyatakan bahwa gubernur kecewa atas anggaran APBN dan APBD pemerintah.
Sementara Kepala BPKP Provinsi kalsel Hamonangan Simarmata mengungkapkan, dalam sosialisasi WTP kali ini, perlu adanya Laporan Keuangan BPK dari tahun 2008 sampai 2011, dengan acuan kerja wajar dengan pengecualian serta adanya tindak lanjut atas penyebab opini wajar dengan pengecualian tanpa adanya masalah pengelolaan administrasi aset daerah.
“Dari tahun 2005 sampai 2009 belum ada tindak lanjut dari pemerintah, karena belum dibuatnya buku besar aset tetap daerah dan belum adanya batasan kapitalisasi dari pemerintah serta penataan aset tetap belum tertib dan realisasi belanja modal anggaran 2006 belum tercatat dalam neraca,” ujarnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah No 60 th 2008, temuan hasil Audit BPK ini terkait masalah sistem pengendalian intern, kesesuaian SAP, serta masalah ketaatan terhadap peraturan pemerintahan. Metro7/Sri