Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) Kabupaten Tabalong, menyelenggarakan orientasi dan workshop tingkat Kabupaten Tabalong selama dua hari, bertempat di Gedung Pusat Informasi Tanjung, Selasa (7/2) lalu.

Kegiatan tahunan ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan operasional tingkat materi PNPM-PISEW, sehingga memahami kebijakan-kebijakan nasional, rencana kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa.
Peserta kegiatan adalah seluruh Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM–PISEW Kabupaten Tabalong, Konsultan Kabupaten dan Kecamatan, perwakilan SKPD, para camat, Pokja dan PJOK.
Orientasi dan Workshop PNPM-PISEW 2012 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tabalong H Muchlis SH, didampingi Konsultan Manajemen Propinsi (KMP) Budianoor  ST,  dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabalong Drs Arianto MSi.
Panitia penyelenggara oleh Drs.Arianto MSi menyampaikan laporan seputar dasar penyelenggaraan. Secara rinci ia menjelaskan bahwa tahap awal adalah menyampaikan kerangka kebijakan dasar implementasi PNPM-PISEW kepada pelaku dan pengelola di tingkat kabupaten dan kecamatan, langkah strategis implementasi PNPM-PISEW tahun 2012 agar dapat mencapai tujuan dan sasaran, menetapkan langkah antisipatif berbagai kendala yang mungkin dihadapi dan menyepakati profil kerja yang terdiri dari rencana kegiatan, waktu, tempat, pembagian peran, kebutuhan pendukung kegiatan yang menjadi acuan monitoring, dan evaluasi hasil yang diharapkan pada kegiatan itu, agar dapat dipahami kerangka kebijakan dasar implementasi PNPM-PISEW dan langkah strategis, kemudian diperolehnya formulasi langkah antisipatif berbagai kendala yang mungkin dihadapi serta tersusunnya buku kerja PNPM-PISEW Kabupaten.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Tabalong H Muchlis SH dalam sambutannya menjelaskan bahwa di era otonomi seperti saat ini, dimana terjadi perubahan global, tindak penyelenggaraan pembangunan daerah hendaknya menuju “Daerah Membangun”. Hal tersebut pada prinsifnya memberikan porsi kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
“Pemerintah Republik Indonesia secara berkala berupaya mengurangi kesenjangan antar wilayah, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM-PISEW. Walaupun kegiatan ini berasal dari pemerintah pusat, namun pelaksanaannya merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakannya, perlu penataan kelembagaan, khususnya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Wabup berharap kepada semua SKPD/pejabat-pejabat yang terlibat dalam Tim Koordinasi PNPM-PISEW, untuk terus berupaya melakukan peningkatan di setiap aspek pendukung. Ia juga mengajak untuk selalu melakukan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaannya.
“Seperti kita ketahui bersama, sumber dana program ini merupakan pinjaman luar negeri yang harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari,” ingatnya.
Ia merasa yakin dan percaya, dengan kerja keras serta mantapnya koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan program PNPM-PISEW akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan terhindar dari kesalahan yang bisa merugikan semua pihak. Metro7/Via