Desa Membangun Negeri
Minggu, 2 Agu 2020 01:26 WIB

Ajakan Menyumbang Penanganan Covid-19 Berujung Laporan, Kini Sekda Nias Utara Diadukan ke Ombudsaman RI

Reporter :  Adieli Laoli - Kab.Nias Utara, Sumatera Utara

 

NIAS UTARA, metro7.co.id – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Utara, Yafeti Nazara semakin memanas.

Pasalnya, selain dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Yafeti Nazara sekaligus ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Nias Utara itu, juga dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia, Kamis kemaren.

Pelapor, Soziduhu Gulo kepada wartawan mengungkapkan, pihaknya meneruskan laporan ke Ombudsman RI untuk menguji apakah tindakan pengumpulan sumbangan kepada para ASN di daerah itu dapat dibenarkan secara hukum atau justru melanggar.

” Laporan terhadap Sekda Nias Utara telah kita sampaikan secara resmi ke Ombudsman RI. Hal itu kita lakukan untuk menguji apakah penggunaan wewenangnya sebagai Sekda dapat digunakan atau tidak,” ucap Sozi pada siaran persnya, yang diterima Metro7.co.id, Jumat (31/7).

“Apakah sesuai atau justru melanggar. Karena kita menilai tindakan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya sebagai Sekda,” sambungnya.

Sozi mengatakan, rekomendasi dari Ombudsman itu nantinya akan disampaikan kepada penyidik di Bareskrim maupun kepada BKN untuk dijadikan referensi dalam melakukan tindakan hukum maupun sanksi administrasi.

Halaman: 1 2

CLOSE