Home / Kriminalitas dan Hukum / Lampung / Nasional / Pesarawan

Senin, 1 Juni 2020 - 10:25 WIB

Anggaran Dana Desa 2019 Ceringin Asri Way Ratai Pesawaran Dinilai tidak Transparan

Reporter : Koran Metro7 - Dibaca : 10 kali

PESAWARAN – Penggunaan anggaran Dana Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai tahun 2019 oleh PJ Kepala Desa dinilai tidak transparan.

Beberapa Warga Ceringin Asri yang nama nya enggan disebut menjelaskan bahwa warga menemukan beberapa keganjilan dalam penggunaan dana desa, karena sampai saat ini Kepala Desa yang belum juga meyerahkan laporan Apbdes 2019 terhadap kepala desa terpih saat ini.

“Jelas itu salah satu keganjilan, karena kurangnya transparansi mulai proses penganggaran sampai laporan penggunaan dana mengakibatkan akuntabelitas pekerjaan yang dilaksanakan diragukan. Jika Kepala Desa sebelumnya dan beberapa perangkatnya melakukan penganggaran yang diduga tidak sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan juga dianggarkan seperti kegiatan fisik atau pemberdayaan pun mungkin bermasalah, dengan data-data yang ada ternyata benar, ada beberapa kegiatan yang memang bermasalah,” jelas salah satu warga pada awak media, Sabtu (30/05/2020).

Disebutnya lagi, sementara ini PJ Kepala Desa Ceringin sebelumnya tidak pernah transparan dalam pengelolaan dana desa tahun 2019 dan juga banyak kejanggalan-kejanggalan administrasi yang tidak masuk ke aturan yang sudah ada.

Baca Juga :  Gangguan Jiwa, Misran Tak Sadar Bakar Rumah Sendiri

” Seperti kegiatan karang taruna, pembuatan gorong-gorong, pembangunan jembatan dan peternakan untuk pembelian kambing, yang telah di anggaran melalui dana desa, artinya tidak semua dana yang sudah dicantumkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa terealisasi. Sekalipun misalkan ada pajak, sisanya kan dikembalikan, biar nanti tinggal laporan, akan tetapi itu tidak ada,” jelasnya.

Masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai pun meminta pada pihak terkait Isnpektorat atau pun pihak Tipikor Polres Pesawaran, untuk dapat turun langsung mengaudit penggunaan anggaran dana desa 2019 yang diduga adanya indikasi penyelewengan dana desa dan tidak transparannya administrasi mulai perencanaan hingga pelaksanaan.

Seperti yang disebutkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada awak media beberapa waktu lalu, agar setiap penggunaan dana desa harus transparan sehingga masyarakat bisa mengetahui dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun desa tersebut direalisasikan untuk apa saja.

Baca Juga :  Kejati Kalsel Terus Kumpulkan Data, Terkait Kasus APBD Balangan 2016

“Maka, pertama perangkat desa jika dana sudah menerima, segera membangun komunikasi dengan badan musyawarah desa, bicarakan uang mau diapain, itu kira-kira. Setelah disetujui uangnya mau dipakai buat apa maka penggunaanya harus transparan,” kata Tito Karnavian.

Desa harus menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat, dari jumlah yang diterima, rencana penggunaan sampai setiap tahapan realisasi dana desa.

“Semua desa harus dibuat baliho, dana desa jumlahnya sekian, rencana penggunanya buat A, B, C dan D, sehingga semua masyarakat desa tahu uang itu mau diapakan,” kata dia.

Selain transparansi, Tito berpesan kepada kepala desa agar lebih menguasai pengetahuan dasar tentang manajemen pemerintahan, hal itu sangat berguna untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik. (metro7/magelhen)

Share :