Desa Membangun Negeri
Senin, 5 Apr 2021 09:00 WIB

Bupati Bernard Sagrim : Kabupaten Kota Harus Diberi Kewenangan Penuh

Reporter :  Engel Semunya - Kota Sorong, Papua Barat
Editor :  Ismitullah

 

MAYBRAT, metro7.co.id – Bupati Kabupaten Maybrat Dr.Bernad Sagrim, MM mengatakan negara Indonesia dalam menjalankan kewenangan di tengah tengah masyarakat menyangkut desentralisasi simetris dan asimetris (khusus) seperti DKI, Jogja, Aceh, Papua dan Papua Barat.

Misalnya kewenangan Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat memang sebagai pemicu percepatan pembangunan seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA), namun faktanya kewenangan itu (otsus-red) sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di daerah terutama Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

“Akan tetapi dalam beberapa fakta misalnya kami di Maybrat atau Kabupaten/Kota di Papua umumnya kewenangan itu justru melahirkan persoalan di lapangan, menimbulkan keraguan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama kewenangan asimetris (khusus) tadi, hampir tidak memberikan dukungan secara optimalisasi terhadap pengembangan SDA yang ada,” terang Sagrim dalam pemaparan Disertasi Doktornya dengan judul ‘Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat’ di Kampus IPDN Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati Maybrat, Bila dana otsus dinaikkan seperti yang dikemukakan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan Papua Barat karena Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya anggaran 2 persen dari dana APBN.

Halaman: 1 2

 
CLOSE
Lewat ke baris perkakas