KOTABARU, metro7.co.id – Fakta keuangan daerah di Kotabaru saat ini kecil, tidak dipungkiri beberapa anggota Dewan Kotabaru.

Salah satu anggota DPRD Kotabaru, Rabbiansyah yang konsen memperjuangkan UMSK di Kotabaru bercerita bahwa dari tahun 2016 sampai sekarang belum mendapatkan hasil memuaskan.

“Bahkan di 2018 sudah beberapa kali diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) di DPRD Kotabaru, tetap juga PAGU anggaran di Disnaker tidak bisa muncul untuk melakukan tahapan UMSK Kotabaru,” akunya

Menurut Roby sapaannya, memang semua kembali ke keuangan daerah yang sangat minim dan banyak sektor lain yang menjadi skala prioritas daerah.

“Pada saat pembahasan APBD murni tahun 2021, kembali kita tidak mampu untuk meletakkan PAGU anggaran karena kembali keuangan daerah yang ingin fokus ke penanganan Covid-19 dan pembayaran hutang kepada kontraktor,” ujarnya.

Padahal sambung Roby, Komisi 1 DPRD Kotabaru sudah memberikan rekomendasi lewat notulen untuk UMSK Kotabaru sebesar Rp 750 juta, tetapi di Banggar DPRD dan TAPD tidak mampu diangkat, karena terkalahkan dengan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh warga masyarakat se-Kabupaten Kotabaru, baik untuk kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan serta skala prioritas daerah lainya.

“Sehingga kami DPRD Kotabaru dengan lobi-lobi politik dengan niatan untuk kesejahteraan kaum buruh di Kotabaru, 4 orang anggota DPRD Kotabaru bersedia memberikan dukungan kepada Disnaker Kotabaru dengan Dana Aspirasi Dewan atau Pokran tahun 2021,” bebernya.

Adapun patungan dana pokran tersebut berasal dari dia yakni Rabbiansyah sebesar Rp 250 juta, Denny Hendro Kurnianto, Rp 200 juta, Bahrul Ilmi Rp 100 juta dan Harmono Rp 50 juta. “Jadi totalnya Rp. 600 Juta. Mudah-mudahan dengan anggaran yang diberikan secara patungan ini, tahapan untuk UMSK Kotabaru bisa dijalankan oleh Disnaker dan Dewan Pengupahan Kotabaru bisa bekerja dengan baik untuk kesejahteraan kaum buruh Kotabaru,” pungkas Roby. *