BANJARMASIN, metro7.co.id – Guna mengantisipasi dampak musim kering berkepanjangan atau El-Nino, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat tingkat tinggi atau high level meeting (HLM) TPID se-Kalsel di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Senin (18/9).

Membuka acara, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara seluruh anggota TPID se-Kalsel guna mengantisipasi dampak El-Nino yang memicu kenaikan harga-harga pangan.

Terlebih, sebutnya, sudah ada 19 negara yang membatasi ekspor produk pangan sehingga mendorong apresiasi harga pangan di tingkat global.

“Di tengah kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, kita patut bersyukur bahwa tingkat inflasi di Kalsel masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai,” tutur pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Setelah mencapai puncaknya sebesar 7,35 persen (year-on-year, yoy) pada September 2022, lanjutnya, tingkat inflasi Kalsel terus menurun hingga mencapai 4,36 persen (yoy) pada Agustus 2023. Sahbirin juga mengatakan, capaian itu tidak lepas dari kerja keras dan sinergitas di antara anggota TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sahbirin juga menggaris bawahi, TPID se-Kalsel perlu mencermati dan menindaklanjuti arahan Presiden RI yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (31/8) lalu.

Arahan Presiden itu berkaitan dengan upaya mengantisipasi dampak musim kemarau berkepanjangan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

“Dalam jangka pendek, pertama, integrasi data stok dan neraca pangan guna mengecek ketersediaan pangan. Dalam konteks itu pula, kita perlu mendorong agar Kerja Sama Antardaerah (KAD) terus ditingkatkan hingga ke level Business to Business,” sebut Sahbirin.

Kedua, lanjutnya, senantiasa mengecek ketersediaan stok pangan di pasar sejalan dengan upaya peningkatan cadangan pangan. Ketiga, optimalisasi fiskal daerah untuk stabilisasi harga. Sahbirin juga mengungkap, hingga Juli 2023, pihaknya telah merealisasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp10,6 miliar dalam rangka pengendalian inflasi.

“Sedangkan dalam jangka panjang, kita perlu memperkuat sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan cadangan pangan, khususnya beras, melalui perluasan implementasi teknik budidaya pada apung,” lanjut Sahbirin.

Inovasi pertanian berupa budidaya pada apung, sebut Sahbirin, merupakan teknik menanam padi di lahan rawa pada bidang styrofoam. Menurutnya, pengembangan teknik budidaya padi apung punya potensi tinggi untuk tingkatkan cadangan beras, mengingat area rawa di Kalsel sangat luas mencapai 290 ribu hektare.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo juga memberikan perhatian lebih pada komoditas beras. Menurutnya, meski berangsur terkendali, inflasi beras di Kalsel pada Agustus 2023 masih tercatat tinggi yakni sebesar 21,7 persen (yoy).

“Kenaikan harga beras dunia terjadi karena berbagai faktor, utamanya perubahan iklim dan kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara. Termasuk India, produsen utama beras dunia, yang telah melarang ekspor beras sejak Juli 2023,” ungkap Wahyu.

Untuk itu, Wahyu menekankan urgensi TPID se-Kalsel untuk terapkan lima langkah pengendalian inflasi. Pertama, mengoptimalisasi APBD melalui intervensi pasar, operasi pasar, ataupun pasar murah. Kedua, penguatan sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan produktivitas pangan.

“Ketiga, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi daerah lewat data stok dan neraca pangan serta implementasi KAD. Keempat, memperkuat infrastuktur dan rantai pasok untuk distribusi barang dan jasa, termasuk optimalisasi peran BUMD Pangan,” kata Wahyu.

Terakhir, lanjut Wahyu, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi pengendalian inflasi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Wahyu juga meyakini, dengan berbagai upaya tadi, inflasi gabungan 3 kota IHK di Kalsel pada sisa tahun 2023 tetap terkendali pada titik tengah tengah sasaran target 3,0±1 persen (yoy).

Wahyu juga menegaskan BI dan Pemprov Kalsel akan terus bersinergi dalam kerangka TPID untuk menjaga inflasi Kalsel berada pada kisaran sasaran 2,5±1 persen (yoy) pada tahun 2024.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu juga mengapresiasi capaian yang diraih TPID se-Kalsel pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2023.

Yaitu, TPID Kalsel sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, TPID Tabalong sebagai Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, dan TPID Hulu Sungai Selatan sebagai Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi; seluruhnya di kawasan Kalimantan.

HLM TPID se-Kalsel juga menghadirkan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Wuryanto, sebagai narasumber yang memaparkan strategi menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan.

Sementara itu, HLM TPID se-Kalsel dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalsel, Bupati/Walikota se-Kalsel, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kalsel, dan segenap pengurus dan anggota TPID se-Kalsel.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, akan dilaksanakan pula kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) esok hari, Selasa (19/9), bertempat di lokasi yang sama.

Capacity Bulding akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengulas materi teknis pelaporan kinerja TPID.