BARABAI, metro7.co.id – 100 hari lebih kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi dan H Masyah Sabri.

Sesuai janjinya dulu saat awal berpidato di DPRD, yakni penanganan banjir yang diprioritaskan. Namun, hingga kini kinerja nyatanya belum nampak terlihat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD HST Yajid Fahmi kepada Metro7, Selasa (29/6) siang.

Yajid mengkritisi kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam mengambil kebijakan terkait penanganan banjir.

“Padahal sangat urgent bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan banjir,” ujarnya.

Ia memberi contoh, seperti belumnya direalisasi dan cairnya bantuan dari BNPB untuk warga yang terkena dampak banjir Januari lalu yang mengakibatkan rumah rusak parah dan hilang.

“Kita juga mendengar, pembebasan lahan untuk pembangunan rumah tersebut belum selesai,” katanya.

Lebih tegas lagi, ia membeberkan bahwa tidak dianggarkannya pembangunan jembatan permanen tahun ini di wilayah Kecamatan Batu Benawa dan Hantakan.

“Hal ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian warga sekitar, karena jembatan itu sangat urgent menjadi akses masyarakat untuk pergi bertani dan berkebun,” jelasnya.

Bahkan Yahud mengatakan, warga harus patungan beli bahan beberapa kali dalam membangun jembatan darurat yang hancur setiap kali air sungai Hantakan meluap.

Menurutnya, bahkan warga di sekitar sana sempat mengeluh. Sebab, saking tidak diperhatikan dan tidak menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Selain itu, ia mengungkapkan, hal sederhana saja yang tidak membutuhkan anggaran terlalu banyak juga terkesan lamban bahkan belum dilakukan, seperti normalisasi sungai yang tertutup lumpur dan sampah pasca banjir dibeberapa desa yang mengakibatkan warga tidak bisa bertani.

“Seperti sungai di Desa Aluan, Kasarangan dan Kayu Rabah. Jadi, kami para anggota DPRD mempertanyakan kinerja pemerintah saat ini yang terkesan lamban dalam mengambil kebijakan, namun terlihat tegas dalam memutus kontrak para tenaga kotrak di beberapa SKPD,” ucap Yajid.

Sedangkan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Ainur Rafiq saat dihubungi mengaku, bahwa memang belum ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pasca banjir, selain Hunian Sementara (Huntara).

Namun pihaknya telah melakukan perpanjangan Masa Transisi Pemulihan Pasca Bencana, agar penanganannya lebih fokus dan berlanjut.

“Terkait pembangunan rumah bantuan dari BPBD itu masih berproses dan teknisnya sudah berjalan,” ungkapnya.

Rafiq menegaskan, pastinya Pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap, tak mesti harus 100 hari kinerja Bupati masalah itu langsung selesai. “Namun, tetap berlanjut secara stimulan,” terangnya.

Ia menyatakan saat ini masih di posisi pertengahan anggaran, jadi belum bisa melakukan pembangunan dengan Biaya Tak Terduga (BTT).

“Yang pasti, Bupati kita masih komitmen membantu warga dan melakukan pembenahan pasca banjir ini,” pungkasnya.*