Tanjung. Bank Dunia memantau realisasi Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, untuk mengetahui perkembangan serta manfaat program ini bagi masyarakat setempat.
Kepala Bappeda Tabalong, Erwan di Tanjung, Rabu menjelaskan program nasional Pamsimas dari Kementerian Pekerjaan Umum ini didanai oleh Bank Dunia dan Tabalong sebagai salah satu kabupaten penerima program Pamsimas I tahun anggaran 2014.
“Bank Dunia melakukan monitoring sekaligus mengevaluasi realisasi kegiatan Pamsimas di tiga desa yakni Desa Garunggung, Desa Hayub dan Desa Bongkang dengan harapan ke depan program ini bisa lebih baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat terkait sarana air minum dan sanitasi,” jelas Erwan.
Di Tabalong Program Pamsimas 2014 dilaksanakan di 12 desa masing-masing didanai oleh APBN mencakup 8 desa dan APBD kabupaten sebanyak empat desa.
Delapan desa penerima Program Pamsimas 2014 yang didanai APBN yakni Desa Kampung Baru, Desa Mangkupum, Desa Uwie, Desa Bongkang, Desa Bumi Makmur, Desa Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning dan Desa Kasiau Raya.
“Empat desa penerima program Pamsimas yang didanai APBD kabupaten yakni Desa Hayup, Desa Simpung Layung, Desa Wayau dan Desa Salikung,” tambah Erwan.
Sementara itu perwakilan Bank Dunia, Sri Pamungkas dan Sri Probo memulai kegiatan monitoring di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung dengan mewancarai Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Suka Maju selaku pelaksana kegiatan.
Di Desa Garunggung alokasi dana pamsimas 2014 mencapai Rp310 juta dari dana APBN namun hingga saat ini realisasi fisik belum mencapai 100 persen.
Begitu pula di Desa Hayub dan Desa Bongkang Kecamatan Haruai juga belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat karena belum siapnya sistem perpipaan dan kualitas air dari sumur bor yang mengadung zat besi cukup tinggi.
“Melalui kegiatan monitoring di tiga lokasi sasaran Pamsimas kami ingin melihat tingkat perkembangannya secara teknis mencakup perencanaan, pelaksanaannya sudah sesuai serta pengelolaan keuangan dan pengadaan barangnya,” jelas Sri Probo.
Dengan adanya kegiatan Pamsimas masyarakat pun diharapkan berpartisipasi dan tercipta kerja sama yang baik antara aparat desa serta Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) agar program nasional bisa berfungsi dengan baik.
Kepada Antara, Sri Pamungkas mengakui realisasi fisik Pamsimas di 12 desa tak satu pun yang mencapai 100 persen karena itu akan dilakukan perpanjangan kontrak sebatas penambahan waktu pelaksanaan.
“Perpanjangan kontrak akan kita lakukan mengingat realisasi fisik program Pamsimas belum 100 persen dengan harapan bisa secepatnya diselesaikan,” jelas Sri Pamungkas lagi.
Dalam kegiatan monitoring ini, Bank Dunia didampingi koordinator provinsi Program Pamsimas serta koordinator kabupaten, fasilitator serta satuan pelaksana lainnya. (metro7/antaranews)