Bawaslu Tabalong Giring MUI Antisipasi Politik Uang Hingga SARA
TANJUNG, metro7.co.id – Bawaslu Kabupaten Tabalong bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tabalong tanda tangani nota kesapahaman untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang.
Perjanjian kerja sama langsung ditandatangani oleh Ketua MUI Tabalong, H Sabilarrusdi dengan anggota Bawaslu Tabalong, H Taberani, Selasa (21/11/2023), di gedung Emerald Lounge, Pembataan.
Dalam kesempatan tersebut pula, dilakukan rapat koordinasi terkait pengawasan masa kampanye di Pemilu 2024, yang turut dihadiri oleh beberapa perwakilan, di antaranya dari KPU Tabalong, Kodim 1008/Tabalong, Polres Tabalong, Kejari Tabalong, Partai Politik (Parpol), Kesbangpol, Satpol PP serta dari Panwascam yang ada di Tabalong.
Dalam sambutannya, Ketua MUI Tabalong, H Sabilarrusdi, mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tanggung jawab untuk mensukseskannya.
“Kami dari Majelis Ulama Indonesia dapat turut serta bepartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan sebentar lagi,” ucapnya.
Disamping itu, ia menyatakan bahwa MUI Tabalong adalah lembaga yang bersifat netral terkait Pemilu 2024. “Kami bersifat netral,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Tabalong, H Taberani, mengatakan bahwa kerja sama yang tertuang pada penanada tanganan nota kesapahaman ini untuk memperkuat peran masing-masing dalam Pemilu dan pemilhan tahun 2024 di Kabupaten Tabalong.
Ia juga menyebutkan kerja sama ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan pemilihan di tahun 2024 di Kabupaten Tabalong.
Kemudian, Taberani, menerangkan bahwa kerja sama ini sifatnya sementara atau tidak selamanya, hanya dalam waktu penyelenggaraan Pemilu saja.
“Apabila penyelanggaraan pemilihan sudah selesai, maka selesai juga perjanjian kerja sama kami dengan MUI Tabalong,” terangnya.
Taberani menambahkan bahwa Bawaslu Tabalong menggiring MUI Tabalong ini agar dapat mencegah pelanggaran pemilu 2024 di Tabalong, seperti politisasi uang, politisasi suku, agama, ras dan golongan hingga isu yang mengandung unsur SARA.
“Diharapkan para da’i-da’i dari MUI Tabalong bisa menjelaskan bahaya politik uang,” tambahnya.
“Kita menggiring MUI supaya dapat meningkatkan kesadaran terhadap ASN, TNI, Polri hingga Kepala Desa,” pungkasnya. *