TANJUNG, metro7.co.id – Forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong 2025-2026 dilaksanakan, Rabu (20/11), di Gedung Pusat Informasi Tanjung.

Kegiatan forum konsultasi publik itu dibuka oleh Bupati Tabalong yang diwakili Sekda, Hj Hamida Munawarah.

Peserta yang dilibatkan pada konsultasi publik RPD Tabalong terdiri; para kepala SKPD, Camat Pimpinan instansi vertikal, perusahaan, perbankan, LSM, Ormas, organisasi profesi, perguruan tinggi.

Kepala Bappeda Litbang Tabalong, H Muhammad Noor Rifani dalam laporannya menyampaikan, kegiatan forum konsultasi publik RPD Kabupaten Tabalong 2025-2026 adalah RPD yang merupakan pengganti RPJMD atau sifatnya sementara, sebelum bupati dan wakil bupati terpilih, karena pada tahun 2024 RPJMD Tabalong sudah selesai.

“Jadi harus ada acuan dalam rangka menyusun RKPD, harus ada acuannya termasuk harus ada renstra yang dibuat para kepala SKPD,” katanya.

“Ini merupakan forum penting bagi kita semua, apa yang kita lakukan hari ini nantinya kita akan menyusun APBD atau RKPD Tabalong 2025-2026,” tambahnya.

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan adalah penyelenggaraan forum konsultasi publik adalah merupakan salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam menyusun RPD yang bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Forum konsultasi publik ini merupakan wujud dari proses perencanaan pendekatan partisipatif dengan subtansi pembahasan untuk menyepakati dan menyelaraskan rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, membahas tujuan dan sasaran pembangunan daerah, membahas rumusan prioritas pembangunan daerah, serta menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen RPD.

Noor Rifani menjelaskan, ada beberapa permasalahan isu strategis, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, stunting, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan di dominasi sektor tertentu (tambang dan penggalian), Tingkat kesenjangan masih tinggi (Gini Ratio), Pelayanan Publik belum optimal, dan Ibu Kota Nusantara.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2026 adalah, memperkuat struktur ekonomi yang produktif, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran. Mewujudkan literasi pendidikan, pelayanan kesehatan, penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Memperluas jangkauan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung IKN. Optimalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Serta tata kelola lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Adapun program prioritas pembangunan tahun 2025-2026 adalah, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran. Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas SDM yang berdaya saing. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.