KOTABARU, metro7.co.id – Aliansi LSM dan Aktifis Kotabaru, Kalsel, menyampaikan aspirasinya ihwal kompensasi tambang batu bara Grup Sebuku yang sempat gaduh.

Mereka menyambangi rumah wakil rakyat, Kotabaru, Senin (20/9/21). Sempat berorasi beberapa saat, melalui tulisan dan lisan di depan gedung DPRD.

Akbar, perwakilan Aliansi, mempertanyakan realisasi tahap pertama Rp200 miliar dari Rp700 miliar, kenapa daerah luar Pulau Laut lebih dulu dibangunkan infrastruktur.

Selain itu disuarakan juga tidak transparansinya kompensasi Rp 200 miliar tahap pertama. Kemudian perihal tidak terakomodirnya kontraktor lokal.

Setelah ditemuai Ketua dan anggota DPRD, beberapa perwakilan ini kemudian dipersilahkan mengikuti jalan rapat dengar pendapat antara legislatif, eksekutif dan pihak swasta.

Dalam rapat dengar pendapat atau RDP, yang menghadirkan berbagai pihak sempat berjalan alot dan saling lempar argumen. Sejumlah anggota dewan ikut bersuara

Salah satunya Mustakim Parani. Dalam rapat ia menyayangkan wilayah ring satu menjadi aktivitas tambang perusahaan tidak didahulukan mendapatkan pembangunan inftastruktur realisasi dari kompensasi.

Mustakim meminta wilayah ring satu khususnya infrastruktur jalan lebih didahulukan dan diutamakan. Ia meminta Pemda Kotabaru memperhatikan terkait itu.

Sekda Kotabaru Said Akhmad sendiri menyampaikan bahwa sudah disepakti untuk kompensasi tambang Sebuku Group, yang direalisasikan tiap tahunnya sebesar Rp 100 miliar.

Sekda juga meminta pihak perusahaan agar segera melaksanakan kontrak yang sudah diberikan. Dan mempersilahkan semua pihak mengawasinya.

Sementara Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis berucap terkait kompensasi, komitmen perusahaan pada tahun 2021 ini akan direalisasikan senilai Rp 200 miliar dalam beberapa item.

“Dari beberapa item yang direncanakan baru satu item yang berontrak,” ujarnya

DPRD kata dia meminta secepatnya kepada tim untuk secepatnya melakukan kontrak yang lainnya.

“Terkait di ring satu yang disinggung anggota dewan, kita sepakat utamakan pembangunan di ring satu. Kalau ring satu menjadi prioritas dilaksanakan, maka batalkan dulu pembangunan kantor DPRD.

“Dan kita jangan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja, maka saya tadi minta sisihkan 10 persen dari 700 m itu untuk penunjang pendidikan,” katanya.

Pihak perusahaan melalui Departemen CSR, Kahrani mengatakan CSR mereka itu di luar dari angka Rp 700 M. Untuk penunjukan kontraktor pihak perusahaan kata dia belum dilakukan secara besar dan langsung hanya untuk perdana di Gowa Lowo sudah ada penunjukan dari perusahaan. ***