Ekspose Pembuatan Inventarisasi Database Jasa Konstruksi
Barabai — Bupati Hulu Sungai Tengah Dr Ir H Harun Nurasid MM MT hadiri acara ekspose draft laporan akhir pekerjaan pembuatan inventaris database jasa konstruksi kab. HST melalui aplikasi software, bertempat di aula Dinas PU kab HST, Selasa ( 27/11) kemarin.
Menurut Harun selaku pengarah unit kerja Pembina jasa konstruksi (UKPJK), kebijakan penerapan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebabkan beralihnya pengelolaan pekerjaan sector konstruksi dari pusat ke daerah-daerah.
“Para pelaku di sector konstruksi yang tadinya terkonsentrasi di kota-kota besar akan terbagi ke daerah-daerah termasuk di provinsi kalsel salah satunya kab. HST,” katanya.
Lebih lanjut, Harun memaparkan dalam menghadapi globalisasi yang sudah didepan mata, maka para pelaku dibidang konstruksi perlu senantiasa dan harus memperbaharui kemampuan administrasi, teknis dan meningkatkan profesionalitasnya agar memilki keunggulan kompetitifnya terhadap para penyedia jasa.
“Potensi besar sector konstruksi ini menuntut kesiapan khususnya pemerintah daerah selaku Pembina jasa konstruksi daerah untuk menghadapi pesatnya perkembangan dan kemajuan sector konstruksi pada saat ini serta peraturan adiminstrasi yang terus berkembang,” terangnya.
Harun juga menambahkan dalam rangka mempermudah pengelolaan pembinaan jasa konstruksi pemerintah pusat melalui badan pembinaan konstruksi kementrian pekerjaan umum telah menyiapkan instrument berupa system informasi Pembina jasa konstruksi (SIPJAKI).
“Adapun beberapa manfaat yang didapat apabila database penyedia jasa tersebut sudah akurat seperti dapat menggambarkan dinamika ekonomi di Kab HST khususnya di sector konstruksi, bersineegi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) terutama dalam hal pengembangan system informasi data penyedia jasa, bermanfaat untuk komparasi saat entry data izin usaha jasa konstruksi serta manfaat lainnya untuk proses pembangunan di Kab HST,” pungkasnya.
Turut berhadir pada eskpose ini yaitu para kepala SKPD dan para pengusaha dibidang jasa konstruksi. (advhumashst)
Menurut Harun selaku pengarah unit kerja Pembina jasa konstruksi (UKPJK), kebijakan penerapan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebabkan beralihnya pengelolaan pekerjaan sector konstruksi dari pusat ke daerah-daerah.
“Para pelaku di sector konstruksi yang tadinya terkonsentrasi di kota-kota besar akan terbagi ke daerah-daerah termasuk di provinsi kalsel salah satunya kab. HST,” katanya.
Lebih lanjut, Harun memaparkan dalam menghadapi globalisasi yang sudah didepan mata, maka para pelaku dibidang konstruksi perlu senantiasa dan harus memperbaharui kemampuan administrasi, teknis dan meningkatkan profesionalitasnya agar memilki keunggulan kompetitifnya terhadap para penyedia jasa.
“Potensi besar sector konstruksi ini menuntut kesiapan khususnya pemerintah daerah selaku Pembina jasa konstruksi daerah untuk menghadapi pesatnya perkembangan dan kemajuan sector konstruksi pada saat ini serta peraturan adiminstrasi yang terus berkembang,” terangnya.
Harun juga menambahkan dalam rangka mempermudah pengelolaan pembinaan jasa konstruksi pemerintah pusat melalui badan pembinaan konstruksi kementrian pekerjaan umum telah menyiapkan instrument berupa system informasi Pembina jasa konstruksi (SIPJAKI).
“Adapun beberapa manfaat yang didapat apabila database penyedia jasa tersebut sudah akurat seperti dapat menggambarkan dinamika ekonomi di Kab HST khususnya di sector konstruksi, bersineegi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) terutama dalam hal pengembangan system informasi data penyedia jasa, bermanfaat untuk komparasi saat entry data izin usaha jasa konstruksi serta manfaat lainnya untuk proses pembangunan di Kab HST,” pungkasnya.
Turut berhadir pada eskpose ini yaitu para kepala SKPD dan para pengusaha dibidang jasa konstruksi. (advhumashst)
Tinggalkan Balasan