BANJARMASIN, metro7.co.id – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) bertajuk “Peran APIP dalam Mengawal Program Prioritas Nasional”, di Banjarmasin Selasa (21/11).

Kegiatan dihadiri Kepala Inspektorat Kalsel Akhmad Fydayeen, Kepala BPKP Kalsel, walikota se Kalsel atau yang mewakili, para kepala inspektorat di 13 kabupaten/kota, dan pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya menyebutkan, Pemerintah Pusat telah menetapkan tujuh prioritas
nasional dalam pembangunan tahun 2020-2024.

“Dengan tema rakorwasda kali ini, yaitu peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga program prioritas nasional, mari kita tingkatkan koordinasi dan sinergitas guna mengawal agar program-program prioritas nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan optima di daerah. Di sisi lain, visi pembangunan daerah untuk 5 tahun mendatang adalah
“Kalsel MAJU sebagai gerbang Ibukota Negara”. Salah satu inti dari pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sahbirin.

“Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, marilah kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, khususnya terkait pengawasan pelaksanaan program prioritas daerah,” ajaknya.

Ada beberapa isu penting terkait pengawasan yang perlu mendapat perhatian antara lain masih ditemukannya temuan
yang bersifat berulang dan rutinitas, pengelolaan risiko di SKPD yang belum optimal, implementasi sakip yang kurang optimal, kapasitas APIP yang perlu ditingkatkan, jumlah dan kualitas SDM, auditor dan pengawas, dan koordinasi APIP dan APH yang perlu ditingkatkan.

“Mari kita cari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di daerah,” katanya.

Salah satu tujuan penyelenggaraan Rakorwasda kali ini adalah untuk melakukan diseminasi dan institusionalisasi penguatan peran APIP dalam menjalankan early warning system atau sistem peringatan dini.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan para peserta terhadap peran strategis apip di era digital saat ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance).

Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan risiko yang menjadi tanggung jawab manajemen guna memitigasi hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, juga diperlukan APIP yang efektif dan andal, yang mampu memberikan perbaikan tata kelola, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta memberikan peringatan secara dini apabila terindentifikasi adanya potensi penyimpangan.

Acara diisi dengan diskusi yang dipandu Muhammad Effendi SH MH selalu moderator dan bertindak sebagai narasumber diantaranya Kepala BPKP Kalsel dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Dalam dialog, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap dalam dialog mengatakan, paradigma lama yang menyebut bahwa APIP adalah watchdog’ harus diubah menjadi strategi partner atau mitra strategis.

Perubahan paradigma lama ini harus dimulai dari mengubah perspektif semua pihak tentang APIP.

Ditekankannya, APIP di Kalsel harus mampu menjadikan dirinya sebagai barometer penegakan integritas dan profesionalisme yang memastikan keberhasilan program-program prioritas nasional.