KALSEL, metro7.co.id – Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kalsel menghasilkan keputusan, di Kantor BKDPSDM Kabupaten Banjar, Kamis (12/5).

Keputusan tersebut, yakni mendukung penuh Pemerintah Kalsel terkait pengusulan ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau lebih dikenal Datu Kalampayan sebagai Pahlawan Nasional.

“Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat berjasa terhadap penyebaran Islam di Kalimantan. Sudah diketahui bersama siapa beliau dan baru saja juga kita peringati haulnya,” kata Ketua PW IPNU Kalsel, Muhammad HS.

Selain itu, ujarnya, beliau pengarang kitab fiqih Sabilal Muhtadin yang banyak dijadikan sebagai rujukan bagi pemeluk Agama Islam bermadzhab Imam Syafi’i di Asia Tenggara.

“Juga menjadi referensi keilmuan di Universitas Al Azhar Mesir dan pegangan ibadah umat Islam bermadzhab Imam Asy-Syafi’i di seluruh dunia. Berkaca dari kontribusi yang sangat luar biasa itu, kami berharap beliau dapat diberi penghargaan atau gelar Pahlawan Nasional,” ungkap pemuda yang akrab disapa HS itu.

Pihaknya juga mengusulkan Syekh Abdul Qadir Hasan diberikan tanda jasa atau semacamnya, karena telah pembawa NU pertama di luar pulau Jawa.

“Syekh Abdul Qadir Hasan atau yang kita kenal guru tuha adalah ulama kharismatik yang bukan hanya pembawa NU pertama di luar pulau Jawa, tapi juga sebagai ulama yang ikut bergerilya melawan penjajah. Semangat inilah yang kami warisi sebagai pelajar NU Banua dan berharap ini dapat direalisasikan oleh Pemerintah,” bebernya.

Hal itu menjadi ikhtiar mereka dalam membatu mengawal permohonan itu. Saat pembukaan kegiatan, PW IPNU Kalsel memberikan piagam apresiasi kepada zuriat guru tuha. “Ini wujud apresiasi kami terhadap tokoh ulama karismatik,” katanya.

IPNU Kalsel juga merekomendasikan pendiri IPNU dan Ketua Pusat IPNU pertama, yakni KH Tolhah mansur sebagai Pahlawan Nasional.

“Selain itu juga, di Rapimwil IPNU kalsel kali ini juga memutuskan hal-hal terkait internal organisasi dan juga kaderisasi. Kami juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terkait pendidikan, siaran televisi, sosial media, narkoba dan radikalisme. Semoga hasil ini dapat disampaikan kepada stackholder terkait di daerah,” tutup HS.