KOTABARU, metro7.co.id – Capaian 90,94 persen Pemkot Banjarbaru dalam implementasi Monitoring Center For Prevention (MCP), mendasari Pemerintah Kabupaten Kotabaru melaksanakan Studi Komparasi MCP KPK.

Pertemuan kedua belah pihak ini berlangsung di aula Nadjmi Adhani DPMPTSP, Banjarbaru, yang dikomandoi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dari Pemkab Kotabaru dan Asisten III Pemkot Banjarbaru, Kamis (22/02/2024).

MCP KPK merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia meliput area intervensi.

Delapan area intervensi kegiatan yang harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengawasan APIP, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pemkot Banjarbaru, Dr Rahmah Khairina, berharap dari pertemuan kedua belah pihak sama-sama belajar untuk mencapai target yang diinginkan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pemkab Kotabaru, Zaenal Arifin, menjelaskan Pemkot Banjarbaru sebagai pembelajaran karena mereka tahun 2023 kemarin mendapatkan nilai 90,94 persen dan Zainal berharap bisa mencapai target dari tahun-tahun sebelumnya dengan nilai yang lebih baik lagi.

Hasil kunjungan kerja ini ditindaklanjuti dirapat selanjutnya dan akan meminta arahan kepada Bupati dan Sekda Kotabaru

Zainal mengungkapkan tahun ini Kotabaru akan merealisasikan Mal Pelayanan Publik. “Sudah menganggarkan untuk pembuatan Mal Pelayanan Publik dan tahun ini akan terealisasi,” kata dia

Mal Pelayanan publik adalah tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang ataupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Adapun Inspektur Daerah Kabupaten Kotabaru Ahmad Fitriadi memaparkan, KPK ingin mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan area intervensi MCP KPK agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

Ia menyebut KPK tahun lalu dengan target 75 sampai 80 persen dimana pada Maret akan launching dari KPK, dari delapan area intervensi nanti apa saja yang harus dipenuhi sebagai skala prioritas dan untuk targetnya berapa.

“Tentu ini harus menjadi komitmen kita bersama terutama para pemangku area intervensi untuk bisa memenuhi target tersebut, jadi kami tahun ini bertekad tahun ini tidak boleh tidak. Harus mencapai target yang ditentukan KPK,” ucapnya.