BATULICIN, metro7.co.id — Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar melantik pimpinan tinggi pratama (Pejabat Eselon II) dan pejabat administrasi, di ruang Bersujud I, Kamis (9/11/2023).

Mereka yang dilantik Eryanto Rais sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Narni Asisten Administrasi Umum, Deny Hariyanto Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Yamani Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik.

Dwi Dibyo Raharjo Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Al Husain Mardani Kadis Kominfo SP, Ahmad Rozain Kadis Perikanan, ​Syaikul Ansari Kepala Satpol PP dan Damkar.

Hendra Wardani Kepala BPKAD, Muhammad Risdianadi Kabag Umum, dan Arianto Sani Sekretaris Disnakertrans.

Mereka yang mendapat promosi dan dilantik untuk eselon II ada empat orang Dwi Dibyo Raharjo, Ahmad Rozain, Al Husain Mardani, dan Hendra Wardani yang menggantikan posisi seniornya Deny Hariyanto.

“Saya hanya enam bulan menjabat Kepala BPKAD dan sekarang digantikan Sekretaris saya, Pak Hendra,” kata Deny Haryanto yang dihubungi via telpon selulernya, Kamis (9/11/2023) sore.

Sebagai PNS, menurut Deny Hariyanto, ia manut dan siap ditempatkan dimana saja serta siap jalankan amanah yang diberikan.

Selain itu, Al Husain Mardani sudah seperti diprediksi sebelumnya digadang-gadang menjadi Kadis Kominfo. Sebab sebelumnya mantan Kabag Umum itu dipercaya jadi Plt. Kadis Kominfo SP.

Menarik perhatian pada pelantikan kali ini adalah Muhammad Risdianadi yang kembali menempati posisi Kabag Umum. Sebelumnya, ia menjabat Kabag Umum digantikan Al Husain Mardani, kemudian dipindah ke Renkue.

“Dan pada pelantikan kali ini Pak Adi dipercaya menjabat Kabag Umum,” kata salah satu undangan yang hadir.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, mengatakan, pelantikan ini harus disyukuri karena memiliki tanggungjawab baru lagi sebagai pemimpin.

“Ini orang yang terpilih untuk memikul tanggungjawab baru menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Abah Zairullah.

Amanah tersebut, kata Zairullah harus diterima dengan penuh semangat.

Pejabat yang dilantik adalah pelayan masyarakat dan bukan dilayani masyarakat. Sebab itu, harus bisa memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. *