BANJARMASIN, metro7.co.id – Kondisi perekonomian Kalsel memasuki bulan
Januari 2022 masih memperlihatkan prospek pemulihan perekonomian yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi regional secara tahunan (yoy) menunjukkan angka yang cukup
menggembirakan yaitu 5,55 persen.

Dalam kegiatan Media Briefing
Perkembangan APBN Kalsel sampai dengan 31 Januari 2022, Kamis (24/2), Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah menyebutkan, pada bulan Januari 2022, kasus Covid 19 gelombang ke tiga di Kalimantan Selatan menunjukkan indikasi yang meningkat.

Menurut Sulaimansyah, dibandingkan
dengan varian delta, varian ini mempunyai daya penularan yang lebih tinggi namun menunjukkan dampak terhadap kesehatan (severity) yang lebih ringan.

“Oleh karenanya kita masih memiliki
harapan besar bahwa kegiatan perekonomian tidak terganggu dan tetap bergerak ke arah kondisi yang semakin baik,” ungkapnya.

Hal tersebut katanya, dapat dicapai dengan syarat seluruh masyarakat tetap menjaga
protokol kesehatan untuk menghindari risiko penularan Covid 19 yang sekeci-kecilnya.

Sedangkan membaiknya kondisi perekonomian Kalimantan Selatan pada bulan Januari 2022, tercermin dari pengaruhnya pada kondisi fiskal regional.

Ini terlihat dari jumlah pendapatan negara yang berhasil dihimpun selama bulan Januari 2022 yang menunjukkan
angka sebesar Rp1,07 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 47,42 persen dari periode yang sama tahun yang lalu dengan selisih lebih tinggi sebesar Rp344,58 miliar.

Sementara itu disisi belanja negara pada bulan Januari 2022 di wilayah Kalsel sudah dicairkan dana sebesar Rp1,57 triliun. Angka realisasi belanja tersebut lebih rendah Rp120,71 miliar
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 atau turun sebesar 36,55 persen.

PENDAPATAN NEGARA
Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi fluktuasi kegiatan perekonomian regional dan harga komoditas international.

Sampai dengan 31 Januari 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif.

Ini ditandai dengan kinerja
pendapatan negara mencapai Rp1.071,26 miliar atau 10,09 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 47,42 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat
sebesar Rp344,58 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Januari 2022 telah mencapai Rp977.77
miliar atau 10.05 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp9.727,32t miliar.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 50,51 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp70,40 persen miliar hingga akhir Januari 2022 atau mencapai 42,18 persen
dari target yang ditetapkan.

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP
di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 93,29 miliar atau 10,45 persen dari target.

BELANJA NEGARA
Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Januari 2022 mencapai Rp1.570,18 miliar atau 6,29 persen dari pagu.

Terjadi penurunan sebesar 36,55 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp1.885,56 miliar.

Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp209,54 miliar (2,59 persen
pagu), turun 17,72 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp330,24 miliar.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal pada awal tahun 2022 sebagai kelanjutan kegiatan yang bersifat multi years.

Untuk itu kepada seluruh satuan kerja pengelola dana APBN
agar segera melakukan review atas alokasi yang ada, menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana, serta melaksanakannya dengan konsisten.

Proses lelang pengadaan barang dan atau jasa supaya disegerakan. Lakukan koordinasi intensif dengan K/L-nya untuk segera
diberikan petunjuk teknis (juknis) bagi kegiatan yang memerlukan juknis.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan
sampai dengan akhir Januari 2022 tercatat sebesar Rp1.360,64 miliar atau 8,05 persen dari pagu.
Bila dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 12,52 persen (yoy) yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD serta turunnya
pagu TKDD dibandingkan tahun yang lalu.

Sehubungan hal ini, Sulaimansyah menegaskan, apa yang ditransfer ke daerah, segera digunakan dimanfaatkan sesuai dengan program APBD yang ada, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tapi kalau itu tidak segera. Tertahan uangnya. Itu yang diminta oleh pihaknya, dan akan memantau setiap bulan itu.

“Semoga semakin lama semakin turun. Walaupun mungkin ada beberapa Pemda yang menjaga itu sampai 3 bulan kedepan. Dijaga. Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan tidak ada anggaran yang ada. Saya kira itu indikasi awal saja.
Sekitar 605 milyar rupiah di Kalsel secara keseluruhan yang belum digunakan oleh Pemda untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Sulaimansyah.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai
dengan bulan Januari 2022 masing-masing telah mencapai Rp731,27 miliar (16,99 persen pagu) dan Rp624,01 miliar (8,33 persen).

“Yang belum dipergunakan yang paling terbesar Dana Bagi Hasil (DBH) ini belum dipergunakan oleh daerah-daerah. Penerima DBH yang Paling tinggi seperti Balangan dan Tanah Bumbu,” jelasnya.

Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Januari 2022 di wilayah Kalimantan Selatan belum ada penyaluran dana,
karena masih dalam tahap persiapan.

Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan baru mencapai Rp 5,36 miliar atau sebesar 0,38 persen dari pagu.

Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun yang lalu yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp8,32 miliar.

Untuk itu kepada Pemda agar Segera koordinasi intensif dengan K/L pengampu
untuk Dak Fisik dan Non Fisik yang memerlukan petunjuk teknis Segera memenuhi persyaratan penyaluran Dak Fisik, Dak Non Fisik dan Dana Desa. Lakukan koordinasi internal di Pemda untuk
persiapan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai kewenangan.

“Dana Desa tolong segera didorong. Pemda untuk segera mencairkan. Termasuk DAK Fisik. Dak Fisik malah belum ada yang bisa dicairkan. Hampir semua. Tanbu sudah cair sekitar 20 desa. Tapi berdasarkan tren sebelumnya sekitar itu,” ungkapnya.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai akhir Januari 2022
sebesar 2,03 persen atau Rp517,48 milyar dari total pagu Rp25.509,68 milyar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 5,09 persen dari pagu yaitu sebesar Rp1.182,9 milliar dari target sebesar Rp23.237 miliar.

KREDIT PROGRAM
Selama bulan Januari 2022, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp349,7 milyar untuk 8.553 debitur yang berada di wilayah Kalsel.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ada peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp101, 4
milyar.

Sektor terbesar penerima kredit adalah sektor perdagangan besar dan eceran disusul sektor pertanian, peburuhan dan kehutanan yang masing-masing memperoleh penyaluran kredit
sebesar Rp168,7 miliar dan Rp115,2 miliar.

Skema terbesar penerima KUR adalah skema mikro dengan jumlah debitur terbanyak berjumlah 7.069 debitur yang memperoleh kucuran kredit sebesar Rp227,0 miliar.

Sedangkan wilayah yang paling banyak menerima KUR selama periode Januari 2022 adalah Kota Banjarmasin dengan penyaluran kredit sebesar Rp51,7 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran kredit UMi di wilayah Kalsel, selama bulan
Januari 2022 telah diberikan pinjaman kepada 637 debitur dengan nilai sebesar Rp2,32 miliar.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu, terjadi penurunan nominal penyaluran sebesar Rp2,52 miliar.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah mengatakan, Pembinaan UMKM banyak dilakukan, termasuk oleh Berbagai Instansi dalam lingkup Kementerian Keuangan dan perannya diharapkan bisa disinergikan.

“Sehingga UMKM lebih cepat lagi naik kelas dan bisa mengembangkan usahanya.
Dari Ditjen Pajak dalam segi intensif perpajakannya. Bea Cukai untuk insentif impornya dan mendukung ekspornya. Dari Perbendaharaan dari sisi Pembiayaan KUR, UMI dan dari sisi keikutsertaannya dalam mensupport belanja Pemerintah. DJKN juga memulai dengan lelang untuk pemasarannya,” ungkap Sulaimansyah.

Lembaga penyalur kredit tertinggi adalah Koperasi Mitra Dhuafa yang menyalurkan kredit sebesar Rp1,42 miliar.

Sedangkan wilayah domisili debitur yang paling besar menerima kredit UMi berada di Kabupaten Tanah Laut dengan total kredit
yang disalurkan sebesar Rp343,3 juta selama periode Januari 2022.