KOTABARU, metro7.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru menyambut baik diselenggarakannnya rapat koordinasi berkaitan pertanian dan ketahanan pangan di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Diharapkan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Awaluddin rakoor dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dan dapat merumuskan kebijakan teknis yang strategis sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian dan pangan, pelaksanan kebijakan di bidang pertanian dan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan administrasi.

DPRD Kotabaru lanjut Awal memandang penting kegiatan ini, karena dinas pertanian dan ketahanan pangan merupakan mitra kerja bagi Komisi II DPRD, yang merupakan lembaga pemerintah yang berhadapan langsung dengan hajad hidup masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan.

Ia mengatakan ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga.

UU No 18/2012 tentang pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kita semua ujarnya menyadari, problematika pangan saat ini adalah jumlah penduduk terus bertambah sementara kebutuhan akan jumlah dan kualitas pangan terus berkembang, di sisi lain areal pertanian semakin menciut dengan adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan.

“Sementara pembukaan perluasan dan peluasan lahan pertanian harus memperhatikan banyak aspek, diantaranya masalah lingkungan dan terganggunya ekosistem,” ujar Awal saat rakoor kemarin

“Hal ini tentunya optimalisasi lahan yang ada menjadi salah satu solusi. Sekali lagi kami berharap, dalam rapat koordinasi dinas pertanian dan ketahanan pangan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan solusi terbaik dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat kalimantan selatan,” pungkasnya. *