TANJUNG, metro7.co.id – Konsultasi publik II Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Tanta dalam rangka penyusunan materi teknis (matek) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Perkotaan Tanta serta KLHS di Kabupaten Tabalong dilaksanakan, Kamis (31/10) di Jelita Hotel Jalan PH M Noor Pembataan Tanjung.

Konsultasi publik melibatkan semua SKPD terkait di jajaran Pemkab Tabalong, DPRD Tabalong, Camat Tanta dan Murung Pudak bersama Forkopimcam, Kepala Desa/Lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak perusahaan.

Konsultasi publik dibuka Pj Bupati Tabalong yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Noor Zain Ahmat Yani.

Dalam sambutan tertulisnya Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah mengatakan, seperti diketahui bersama kawasan perkotaan Tanta memiliki potensi yang sangat besar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu perencanaan tata ruang yang matang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi dan menciptakan kawasan perkotaan yang tertata, teratur serta berkelanjutan.

Kegiatan konsultasi publik ini merupakan wujud dari komitmen bersama, untuk menghasilkan RDTR yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat tetapi juga selaras dengan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong.

“Saya berharap, agar kita semua dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan-masukan yang konstruktif serta berdiskusi yang penuh keterbukaan dengan adanya RDTR ini kita berharap dapat mewujudkan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan, memiliki infrastruktur yang memadai serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Kepala DPUPR Tabalong, H Wibawa Agung Subrata mengatakan, untuk lintas sektor (linsek) diharapkan pada bulan Desember nanti bisa rampung.

“Alhamdulillah, Tabalong bisa mendapat dukungan bantuan teknis (bantek) dari Kementerian ATR/BPPN untuk percepatan RDTR di Tabalong, karena kita disiplin didalam pembahasan seperti halnya terdahulu Tabalong juga pernah mendapat bantuan bantek dari KPI Saradang,” katanya.

Sementara, narasumber Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Putri Nurul Probowati mengatakan, Tabalong mendapat dukungan untuk percepatan RDTR karena Tabalong termasuk lokasi yang dianggap tinggi investasinya. Oleh karena itu harus selesai RDTRnya karena binter terintegrasi dengan OSS, agar nanti perizinan itu bisa didapat satu hari kerja lewat sistem elektronik tidak lagi pakai prosedur manual dan Tabalong ini masuk ke dalam lesnya BKPM.

“Jadi kita mengambil dari les tersebut yang skala urgensinya salah satu paling tinggi,” katanya. ***