BANJARMASIN, metro7.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Kalsel atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Rabu (20/9).

Rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan fraksi terhadap Raperda APBD Kalsel TA 2024 tersebut.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin ini dihadirin Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setdaprov Kalsel, drh Suparmi.

Pandangan pertama dari Fraksi
Gerindra yang disampaikan Nur Fajri menyebutkan, APBD harus disusun di dalam struktur yang berorientasi pada tingkat kinerja tertentu.

“Setelah membaca dan mempelajari rancangan APBD Kalsel 2024 yang diajukan Pemprov, kami memberikan beberapa pokok pikiran kritikan dan masukan-masukan,” ujarnya.

Adapun pandangan Fraksi PDI Perjuangan, disampaikan Fahkrani. Fraksi ini mengapresiasi penyusunan APBD Kalsel 2024 itu dan memberikan dukungan disertai beberapa usulan.

Apresiasi dan dukungan yang serupa terhadap rancangan APBD Kalsel tahun depan, disampaikan fraksi Partai NasDem, yang disampaikan Gusti Miftakhul Khatimah, disertai sejumlah harapan.

Selanjutnya, Fraksi PAN dalam pandangan yang disampaikan Rahmah Nurlias menyebutkan beberapa saran dan harapan terkait upaya peningkatan pendapatan daerah.

Pandangan umum Fraksi Persatuan Nurani Demokrat, disampaikan Suwardi Sarlan. Intinya, fraksi ini berharap, target prioritas yang dicanangkan bisa terealisasi dengan baik dan benar.

Partai Kebangkitan Bangsa dalam pandangannya disampaikan Suripno Sumas,

Selanjutnya pandangan fraksi Partai Golkar disampaikan Muhammad Yani Helmi. Fraksi ini mengapresiasi terhadap kerja daerah dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk dituangkan dalam Program Pembangunan menuju Kalimantan Selatan sejahtera, yang terintegrasi dalam tema : Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Sebagai dasar didalam melaksanakan roda pemerintahan untuk pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal penerimaan sebagai Pendapatan Daerah maupun Pengeluaran sebagai wujud kegiatan harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar masih bersama DPRD, terus berjuang di Pemerintah Pusat agar membantu terhadap pelaksanaan program yang dapat dibiayai pemerintah pusat sehingga meringankan beban yang bertumpu pada PAD.

Terakhir, tanggapan Fraksi PKS yang disampaikan Rosadi Ilmi, mengapresiasi postur rancangan APBD Kalsel 2024 dengan besaran pendapatan lebih dari Rp10 triliun.

Sementara itu, Gubernur Paman Birin dalam jawabannya atas pandangan fraksi ini, menyampaikan terima kasih atas dukungan, saran dan kritik yang disampaikan.

Disampaikan Paman Birin, pendapatan daerah yang terus meningkat, tidak lepas dari saran dan masukan DPRD Kalsel yang disampaikan sebelumnya.

“Upaya peningkatan ini tidak akan berhenti kedepannya, termasuk upaya mendapatkan bantuan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel menyampaikan Raperda APBD TA 2024 disertai dengan nota keuangan kepada DPRD setempat di Banjarmasin, Rabu (13/9), dalam sidang paripurna.

Pada kesempatan itu, gubernur mengatakan, penyusunan rancangan APBD 2024 memperhatikan arah dan kebijakan umum, strategi, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam APBD 2024, kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, memperhatikan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang.

Untuk itu, dalam rancangan APBD 2024 berpedoman dan menyelaraskan dengan RKPD Pemprov Kalsel yang terintegrasi dalam tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi inklusif.

Dijelaskannya, ada lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam rancangan APBD 2024, yaitu penguatan sektor industrI, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

“Pendapatan dan belanja yang dirancang dalam APBD 2024 akan selalu mempertimbangkan manfaat APBD untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi serta memperkuat daerah agar tanngguh dalam menghadapi bencana,” jelasnya.

Gubernur menginginkan rancangan APBD 2024 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, sumber daya manusia yang semakin baik dan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, kebijakan belanja Pemprov Kalsel juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Pengalokasian anggaran belanja untuk Pilkada serentak menggunakan skema penganggaran melalui pembentukan dana cadangan selama dua tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2022 dan 2023 yang akan dicairkan pada 2024 dan bermuara juga pada percepatan untuk mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun struktur APBD yang tertuang dalam rancangan APBD 2024, diantaranya pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp10,048 triliun, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun.

Kemudian pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp108,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp57,4 miliar.