KOTABARU, metro7.co.id – Ketua DPRD Kotabaru mengaku prihatin dengan nasib tenaga honorer khususnya yang tersebar di wilayah Kotabaru.

Betapa tidak kata Syairi, mereka akan terdepak dengan adanya kebijakan pemerintah pusat soal penghapusan tenaga honorer yang berlaku pada November 2023.

“Kita prihatin melihat SDM kita yang sudah ada. Hanya karena kebijakan pusat yang sangat tidak berpihak pada tenaga honor kita,” ungkap Syairi, Jumat (17/6/22).

Menurut dia ketika dinyatakan tidak lulus seleksi mereka para tenaga honorer yang ikut seleksi tes dinyatakan gugur. Padahal cetus Syairi mereka sudah mengabdi puluhan tahun lamanya

Ia membeber setelah mendatangi kementerian, DPRD Kotabaru menyampaikan dua poin penting. Yakni soal anggaran yang tidak dibebankan ke APBD daerah karena akan mengganggu pembangunan di daerah.

Dan terkait mekanisme pengangkatan pihaknya berharap dilakukan secara otomatis sesuai pengabdian dan kebutuhan di daerah.

Ia juga mengingatkan bupati selaku kepala daerah karena yang lebih tahu untuk kebutuhan ini, diminta membuat surat terkait ini ke kementrian.

“Mudahan ini bisa disambut baik juga oleh bupati. Dalam dua pekan kedepan pihak kementerian akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dan kesehatan di daerah untuk minta masukan kondisi tenaga honor dan kesehatan yang dibutuhkan,” ujar Syairi

“Mudahan SKPD yang diundang bisa memberikan penjelasan, sehingga tenaga honor benar benar mendapat hak dan perlindungan,” tukas Syairi. ***