KOTABARU, metro7.co.id – Tim kuasa hukum paslon 2BHD melaporkan dugaan adanya pelanggaran dalam masa kampanye pilkada Kotabaru ke Bawaslu Kotabaru.

Juru bicara tim kuasa hukum 2BHD, Hafidz Halim menyebut ada tiga poin yang mereka laporkan ke Bawaslu Kotabaru

“Intinya ada tiga yang kami laporkan. Pertama terkait adanya indikasi keterlibatan atau keberpihakan salah satu ASN yang mana turut juga mendeklarasikan diri mendukung salah satu paslon. Itu menurut kami selaku kuasa hukum adalah bentuk pelanggaran bahkan ada unsur pidana,” kata Halim kepada wartawan di kantor Bawaslu Kotabaru, Jumat (9/10/20).

Halim melanjutakan poin yang kedua yang mereka permasalahkan adanya keterlibatan yang dianggap suatu bentuk pelanggaran aparat desa yakni oleh kepala desa (Kades).

“Nah itu juga sudah masuk laporan, menurut kami itu ada indikasi pelanggaran yang berkeberpihakan kepada salah satu calon karena menggunakan atribut baju desa,” sambung Halim

Ketiga, lanjutnya bentuk pelanggaran yang dilaporkan terkait bantuan dari pemerintah ke salah satu desa yang dimanfaatkan dari salah satu paslon.

“Dipihak pemerintah ada yang hadir kemudian ada penyerahan disana bantuan dari pemerintah, berlambang salah satu dinas menyerahkan kepada salah satu warga. Lebih spesifik yang kami anggap sangat bermasalah adalah salah satu paslon saat memberikan mengacungkan bentuk deklarasi dukungan. Ini patut kami menduga adanya pihak-pihak dari oknum pemerintah daerah yang membiarkan, mungkin juga ada indikasi dukungan ke arah paslon,” tuturnya.

Terkait laporan itu, Bawaslu Kotabaru memastikan akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang dilayangkan. Kemudian selama dua hari bawaslu mengkaji apakah terpenuhi syarat formil dan materil.

Ketua Bawaslu Mohammad Erfan memgemukakan apabila itu belum terpenuhi bisa dilengkapi oleh pelapor selang waktu dua hari.

“Setelah ini kami akan mengkaji laporan itu untuk melihat syarat formil dan materil,” kata Erfan.

Selanjutnya kata Erfan, bawaslu akan melakukan kajian awal jenis pelanggaran. “Apakah itu melanggar undang-undang pidana, undang lainnya atau melanggar secara administratif,” ucapnya.

Erfan mengatakan jika berdasarkan kajian ada unsur pelanggaran undang-undang lainnya, maka akan dilakukan penelusuran terhadap proses itu.

“Dan rekomendasinya kepada instansi terkait tapi kalau ada unsur pelanggaran pidana maka dalam 1x 24 jam kami akan meneruskan ke Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan,” ujarnya. ****