KOTABARU, metro7.co.id – Ketua DPRD Kotabaru mengingatkan agar kejadian pasien yang sangat membutuhkan ditolak berobat ke rumah sakit, tidak terulang.

Ini dikemukakan Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Muhklis saat mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan di Kelumpang Tengah, di Tanjung Batu, Selasa (7/2/23).

Syairi meminta agar warga benar-benar membutuhkan didata dan pihak kecamatan segera mensinkronisasikan dengan dinas sosial.

Jangan sampai kesannya tutur Syairi menunggu mereka sakit baru dipikirkan. Jadi kata dia sebelum warga yang kurang mampu itu sakit sudah didata dan dilaporkan.

“Nanti mereka akan menjadi peserta BPJS, dengan dibiayai oleh negara apabila mau berobat,” kata Syairi.

“Ini gratis selama warga ingin melakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya

Jangan sampai lanjut Syairi ketika mereka tidak menerima BPJS, saat masuk rumah sakit ditolak.

Dimana waktu itu, Syairi mendapat laporan ada warga di Lontar penderita stunting ditolak rumah sakit. Hanya karena soal ekonomi.

“Sebagai pemangku kebijakan kita sedih melihat ini, hanya gara gara satu aturan, sementara aturan ini di bawah undang undang. UUD 45 mengamanatkan fakir miskin diurus oleh negara,” tambahnya

Disini aturan yang bertabrakan ucap Syairi yang pihaknya sayangkan.

Makanya agar itu tidak terulang lagi ia meminta desa-desa dan kecamatan segera data orang tidak mampu segera dilaporkan ke dinas sosial. Dan koordinasi dengan dinas kesehatan dan dibuatkan BPJSnya

“Dana Rp 6 miliar kami titip ke dinas kesehatan, jangan sampai kejadian terulang di 2022 yang menerima ini hanya orang Pulau Laut Utara saja,” lugasnya. ***