BANJARMASIN, metro7.co.id – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Dr Ayi Riyanto Ak, di Mahligai Pancasila, Jumat (5/1) pagi.

Dr Ayi Riyanto Ak menggantikan pejabat sebelumnya, Rudi M Harahap yang ditugasi sebagai Kepala BPKP Provinsi Kalsel.

Prosesi pengukuhan dan penandatanganan berita acara turut disaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Raden Suharto, Kepala DPRD Kalsel H Supian HK, bupati/walikota atau yang mewakili, anggota Forkopimda, dan pejabat terkait lingkup Pemprov dan BPKP Kalsel.

Gubernur Paman Birin dalam sambutannya menyambut baik kehadiran pejabat baru dan dirinya yakin, Ayi Riyanto bisa menjalankan tugasnya dengan profesional.

Gubernur Sahbirin juga menyampaikan, atas nama Pemprov Kalsel juga bangga dan terima kasih atas kerjasama yang terbina secara berkesinambungan selama ini. Sehingga, sinergitas dan kolaborasi terus terjaga

Diungkapkan Sahbirin, peran BPKP dirasakan dari keberhasilan Pemprov Kalsel meraih Opini WTP dalam hal pengelolaan keuangan selama 10 kali berturut turut sejak tahun 2013.

Ayi Riyanto pun menyanggupi pihaknya akan terus memback-up Pemprov Kalsel dalam masalah pengelolaan keuangan dan program terkait lainnya.

“Opini WTP yang diperoleh Pemprov akan terus kita jaga, jangan sampai turun, juga SAKIP-nya (akan ditingkatkan, red),” ujar Ayi.

Sementara, Rudi M Harahap mengatakan, selama ia menjabat di BPKP Kalerl, terjalin sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, termasuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menurunkan angka stunting dan menangani inflasi. “Kolaborasi kita secara informal juga sangat bagus,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP RI Dr Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya yang disampaikan Raden Suharto, meminta Kepala BPKP Kalsel segera melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai bagai pihak untuk kelancaran tugasnya.

Disebutkan, beberapa program yang dikawal BPKP, termasuk di Kalsel, antara lain program penurunan stunting, pengendalian inflasi, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Provinsi Kalsel ujarnya, termasuk terbaik dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka stunting.

Terkait pelaksana keuangan di daerah, BPKP terus melakukan pengawasan untuk mewujudkan empat pilar pembangunan.