TANJUNG, metro7.co.id – Sebanyak 41 pejabat pengelola kepegawaian SKPD se Kabupaten Tabalong mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan sosialisasi peningkatan kapasitas terkait pengadaan, pendataan, pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN, yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong, Kamis (1/9), di Aula BKPSDM Kabupaten Tabalong Jalan Tanjung Selatan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong, H Rusmadi melaporkan, tujuan kegiatan ini dalam rangka peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis dan sosialisasi yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman dan kapasitas bagi pengelola kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

“Khususnya bagi perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian terkait mekanisme pendataan pegawai non ASN, perencanaan kebutuhan di perangkat daerah sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan FGD ini dijadwalkan selama 2 hari dari tanggal 1 dan 2 September 2022, dengan juga melibatkan Kepala Kantor Regional VIII BKN Kalsel beserta jajaran, Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong beserta jajaran serta seluruh pejabat pengelola kepegawaian dari badan, dinas dan kecamatan.

Wakil Bupati Tabalong, H Mawardi dalam sambutannya saat membuka kegiatan FGD menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini.

“Kepada pejabat pembina kepegawaian segera menyelesaikan pendataan sesuai arahan Kementerian PANRB, yang mana hasil pendataan adalah pegawai non-ASN sudah mempunyai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pengalaman melaksanakan tugas dan fungsi dijabatan yang diduduki saat menjadi tenaga honorer atau non-ASN,” bebernya.

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati, H Mawardi berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, agar ada kesamaan persepsi terhadap pendataan tenaga non-ASN dilingkungan instansi pemerintah.

“Dan juga diharapkan para peserta agar dapat memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber, karena regulasi banyak yang berubah, para peserta harus memanfaatkan waktu yang telah disediakan untuk bertanya,” tuturnya.

“Besar harapan agar hasil kegiatan yang dilaksanakan hari ini jadi langkah strategis kita dalam mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” tutupnya.