Pemkab Tabalong Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025
TANJUNG, metro7.co.id – Menyongsong Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Tabalong menggelar kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025.
Bertajuk ‘Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Tabalong Yang Sejahtera, Dinamis, Maju dan Berkelanjutan’, Kamis (14/3), di Aula Gedung Pendopo Bersinar Pembataan.
Musrenbang RKPD melibat seluruh stake holder terkait mulai unsur pemerintahan Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, lembaga DPRD, LSM, Ormas, perguruan tinggi dan dunia usaha.
Kepala Bappeda Litbang Tabalong, Arianto menyampaikan, Musrenbang RKPD melibatkan sekitar 130 orang sebagai peserta dengan pelaksanaan secara daring, dan secara luring diikuti oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalsel.
“Adapun teknis kegiatan Musrenbang RKPD Tabalong 2025 akan menyajikan paparan dari beberapa narasumber dan juga diskusi,” katanya.
Untuk proses tahapannya sudah secara button up sudah berjalan di 121 desa dan 10 kelurahan dan secara berjenjang susah dilaksanakan di 12 kecamatan, dan pada hari ini diselenggarakan di tingkat kabupaten.
“Beberapa capaian dan target sasaran pembangunan di Tabalong yang merupakan kinerja makro selama lima tahun yang kita la lalui. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang dan inflasi, pertumbuhan ekonomi meskipun fluktuatif di tiga tahun terakhir ekonomi kita naik berada diposisi 4,9 persen,” bebernya.
Sedangkan inflasi, relatif bagus dibandingkan dengan nasional dan provinsi dimana di tahun 2023 angka inflasi kita 2,39 meskipun di tahun 2022 secara fluktuatif mengalami kenaikan.
Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dari trend yang dilihat di Tabalong meskipun bersifat fluktuatif, namun kinerja terakhir di tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka masih di bawah provinsi dan nasional berada di 3,6 persen.
“Sedangkan angka kemiskinan berada di tengah-tengah, yaitu di atas provinsi, namun secara nasional berada di bawah, begitu pula IPM dikinerja provinsi naik menjadi 75,43 tahun 2023 dan secara nasional 74,39,” jelasnya.
Sementara, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani mengatakan, ini menjadi tugas ke depan untuk melakukan penguatan fundamental ekonomi Tabalong bisa bertahan di tengah gonjang ganjing ekonomi dunia.
Tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi dan tingkat kemiskinan diakui Bupati Tabalong juga tinggi semua itu disebabkan dampak dari bonus demografi.
“Kemudian mengenai IPM yang merupakan ukuran pembangunan suatu daerah. Makna dari perencanaan pembangunan adalah yang dilaksanakan secara button up yang harus diserasikan dengan perencanaan pembangunan top down,” tutupnya.