BANJARBARU, metro7.co.id – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal 2024 Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama, secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/5) pagi.

Kegiatan diawali dengan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal untuk kinerja tahun berjalan periode pertama tahun anggaran 2024 yang bernilai total 300 milyar rupiah untuk 50 daerah.

Dengan rincian penerima Rp216 miliar untuk 36 pemerintah kabupaten, Rp60 miliar untuk 10 pemerintah kota dan Rp24 miliar untuk 4 pemerintah provinsi.

Penghargaan berupa insentif fiskal ini kemudian diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara kepada para kepala daerah penerima penghargaan ataupun yang mewakili.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum kita bersama untuk memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menurunkan angka inflasi di Indonesia,” sampai Tito usai penyerahan.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Al Firman saat menyampaikan, Laporan Penetapan Alokasi Insentif Fiskal, bahwa alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 secara keseluruhan adalah sebanyak Rp8 triliun.

Dirinya juga menyampaikan, dua tujuan utama diadakannya penyerahan penghargaan ini adalah untuk mendorong partisipasi pemda dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah masing-masing.

Kemudian untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi daerah, serta memacu daerah-daerah lain yang belum mendapatkan penghargaan agar semakin meningkatkan kinerjanya.

“Insentif fiskal dapat digunakan untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, berupa dukungan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan dan Pendidikan. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan seluruh daerah akan termotivasi untuk terus memperbaiki kinerjanya untuk Indonesia yang lebih baik,” bebernya.

Acara kemudian dilanjutkan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang di awal dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian sebelum pamit undur diri untuk menghadiri rapat dengan presiden di Istana Negara.

Tito menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk inflasi year-on-year Juli 2024 terhadap Juli 2023 adalah 2,13 persen, trend menurun dibandingkan year-on-year pada bulan sebelumnya dengan penyumbang terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Sedangkan untuk month-to-month Juli 2024 terhadap Juni 2024 terjadi deflasi sebesar -0,18 persen dengan penyumbang deflasi oleh kelompok yang sama yakni makanan, minuman dan tembakau.

“Angka ini masih berada dalam range target, yakni 2,5 persen plus-minus 1 persen (1,5-3,5 persen), meskipun tidak semua daerah berada dalam range tersebut. Tolong yang masih tinggi menjadi perhatian, dan untuk yang rendah dijaga jangan sampai terlalu rendah,” ujar Tito.

Untuk inflasi year-on-year Kalimantan Selatan sendiri berada di angka 1,85 persen, yang juga termasuk dalam 10 provinsi dengan inflasi terendah dengan indeks perkembangan harga (IPH) sebesar -1,49 persen.

Angka yang relatif rendah ujar Tito, disatu sisi menunjukkan tidak ada kenaikan harga barang dan jasa, tapi pemda juga harus berhati-hati jangan sampai turun karena demand atau konsumsi rumah tangga yang menurun dan daya beli yang menurun.

Selain dipimpin dan dihadiri Mendagri, Wamenkeu, turut dihadiri juga Kepala Badan Pangan Nasional, perwakilan dari Badan Pusat Statistik, Kementarian Pertanian, Kepala Staf Presiden, Danlanud Halim Perdana Kusuma, Mabes TNI serta gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia.