BATULICIN, metro7.co.id – Tim KP2S Kabupaten Tanah Bumbu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tanbu Hj. Mariani menyerahkan dokumen Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dan 2020 kepada Tim KP2S Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen diserahkan pada saat acara penilaian kinerja Konvergensi Percepatan Penanggulangan Stunting (KP2S) bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (26/10/2020) pagi.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tanbu, yakni Pejabat dilingkup Bappeda Tanbu dan SKPD terkait.

Adapun penilaian Kinerja KP2S diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Penilaian dilakukan dalam rangka melihat Kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

Penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif).

Perbaikan ini dilakukan dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan.

Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di Kabupaten/Kota.

Kabid PPMM Sosbud, Bappeda Tanbu, Aulia berharap dokumen yang diserahkan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kegiatan konvergensi stunting untuk penyusunan rencana program dan kebijakan pemkab Tanbu kedepannya, serta menurunkan resiko anak stunting seminimal mungkin.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanbu, Hj. Mariani dihadapan Tim KP2S Kalsel menyampaikan materi kebijakan serta program dan kegiatan konvergensi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 dan 2020 mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa, serta keterlibatan pihak perusahaan melalui Program CSR. *