KOTABARU, metro7.co.id – Balai Latihan Kerja (BLK), Kotabaru dinilai DPRD Kotabaru perlu membuat program yang menghasilkan pencari kerja yang dibutuh pasar kerja.

Tentu kata Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis anggaran juga harus ditambah. Dan terkait fasilitas, sarana dan prasarana kemudian instrukturnya perlu ditingkatkan lagi.

“Kemudian anggaran untuk pelatihan itu sendiri juga bisa ditambah, disini tinggal komitmen dan serius pemerintah daerah memprogramkan,” ujarnya, Senin (13/2/23).

Syairi memastikan DPRD disisi kebijakan siap mengawal. “Mau masuk di APBD perubahan insya allah kami akan kawal,” ucap dia

Menurutnya ini dalam rangka juga meningkatkan sumber daya yang ada di Kotabaru.

Kebutuhan pencari kerja yang terus meningkat kalau tidak dibarengi dengan pelatihan di BLK, menurut Syairi juga para dunia usaha tidak akan melirik.

“Sehingga kalau tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup disini kita juga terbatas menghasilkan para pencari kerja,” kata dia

“Saya minta komitmennya eksekutif seperti apa menyikapi hal ini, kami kebijakan di budgeting akan mengawal jika itu sudah dipersiapkan, baik itu diperubahan ataupun 2024,” tutur dia

Ia melihat APBD Kotabaru mampu mengalokasikan ketika ada keseriusan yang dilaksanakan dan diprogramkan

“Karena nanti kalau ada hal hal yang sifatnya tidak urgensi kita akan cancel dulu,” tukas Syairi.

Perlu diketahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Kotabaru, Sugiannor membeber tiga permasalahan yang menyelimuti BLk Kotabaru.

Yakni soal sarana dan prasarana, kemudian soal tenaga instruktur. Dan masalah program.

Sarana prasarana dan dana sangat terbatas, BLK hanya bisa memberikan pelatihan hingga Juli. Padahal kata Sugian Noor masih ada ratusan yang mengantre

Persoalan keterbatasan anggaran tidak bisa menampung semua pemohon atau para pencari kerja itu.

Menyangkut masalah sarana prasarana, diakui Sugiannor, pihaknya banyak dapat bantuan pemerintah pusat.

Dan ada beberapa gedung yang belum bisa dioptimalkan menempatkan peralatan. Selain itu peralatan ada yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Asisten II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pemkab Kotabaru Murdianto mengaku pemerintah daerah berusaha memenuhi apa yang menjadi keperluan dari Disnakertrans

Jadi kata dia ketika ada diklat guna meningkatkan kompetensi pencari kerja bisa maksimal. Ia tak menampik persaingan dalam dunia usaha dan persaingan pencari kerja ke depan lebih tinggi. ***