BANJARBARU, metro7.co.id – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melalui Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, M Farhanie kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui platform daring Zoom Meeting di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (22/7) pagi.

Rapat Koordinasi (Rakor) yang rutin diselenggarakan setiap Minggu oleh Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.

Dalam rakor tersebut, terungkap adanya kenaikan Indeks Harga Produsen (IPH) sebesar 3.03 persen yang terjadi di Provinsi Maluku dan 9 wilayah Indonesia Timur lainnya dengan komoditas cabai merah, cabe rawit, dan daging ayam Ras menjadi penyebab utama kenaikan IPH.

Tren kenaikan harga komoditas pangan ini sejalan dengan data historis yang menunjukkan bahwa bulan Juli memang kerap menjadi periode di mana inflasi cenderung meningkat.

Mengantisipasi hal tersebut, Paman Birin melalui Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, M Farhanie telah menginstruksikan jajarannya untuk memantau secara intensif perkembangan harga komoditas pangan di pasaran.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha, untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga,” tegas Gubernur Sahbirin.

Gubernur Sahbirin juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya ini.

“Masyarakat diharapkan dapat melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan atau permainan harga,” ungkapnya.

Gubernur Sahbirin Noor berharap, dengan upaya bersama, inflasi di Kalsel dapat terkendali.

“Stabilitas harga merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir meminta agar daerah yang angka inflasinya masih berada diatas 2,51 atau rata rata nasional, dapat menerapkan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.

Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang terus berkembang.

“Itu berarti terobosan kreatif yang dilakukan oleh teman-teman kepala daerah di wilayahnya masing masing belum tepat sasaran,” kata Tomsi Tohir.

Dalam upaya menekan inflasi, Tomsi Tohir menyebutkan beberapa strategi utama yang harus dijalankan. Pertama, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam memantau dan mengendalikan harga-harga komoditas.

Kedua, meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.

Kemudian, strategi lainnya adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan dan energi. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan para pelaku usaha untuk memastikan stok kebutuhan pokok tetap terjaga.

“Kemudian, untuk Indonesia bagian timur, kita lihat tidak semua inflasinya tinggi. Maka, untuk alasan transportasi, cuaca, kita harus bisa mengantisipasinya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pada Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom Meeting di Command Center tersebut tampak hadir perwakilan BPS Provinsi Kalsel, Bulog Divre Kalsel serta KADIN Kalsel, Hadir pula sejumlah perwakilan SKPD lingkup Kalsel.