BATULICIN, metro7.co.id — Dalam Rencana Awal (Ranwal) RKPD 2024, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengingatkan agar mencantumkan hal-hal yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional beberapa waktu lalu.

“Beberapa arahan Presiden ini adalah masalah-masalah yang memang setiap tahun menjadi prioritas dalam RKPD di setiap daerah, diantaranya tentang kemiskinan, menjaga inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, dan sejumlah isu lainnya,” kata Bupati Zairullah Azhar saat menghadiri Forum Konsultasi Publik RKPD 2024 secara Virtual, di Gedung Mahligai Bersujud Kapet, Jumat (3/2/2023).

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu dr. H. M. Zairullah Azhar secara virtual bersama Sekretaris Daerah Dr. H. Ambo Sakka.

Dalam sambutannya, Zairullah Azhar menyampaikan bahwa Ranwal RKPD 2024 ini merupakan amanah peraturan perundang-undangan terkait perencanaan untuk menetapkan arah pembangunan yang akan dicapai di tahun 2024.

“Perencanaan yang disusun hendaknya berbasis pada permasalahan-permasahan yang aktual di Kabupaten Tanah Bumbu seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya,” pesan Bupati Zairullah.

Disamping itu, ia juga minta agar potensi wisata yang ada di Bumi Bersujud ditingkatkan secara optimal, agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta beberapa isu strategis lainnya yang menjadi fokus utama dan prioritas pemerintah daerah.

“Targetnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Selain itu, Sekda Dr. H. Ambo Sakka menyampaikan terimakasih kepada para undangan yang hadir dan bekerja keras dalam penyusunan Ranwal RKPD 2024 ini.

“Mudah-mudahan forum ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Andi Anwar Sadat mejelaskan RKPD 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan lainnya.

Menurutnya, RKPD ini memiliki kekuatan yang sangat penting dikarenakan akan menjadi pedoman bagi semua dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hadir, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala SKPD, Komite Percepatan (KP2D), Anggota DPRD, Forkopimda, Perusahan Swasta, BUMD, dan tamu undangan lainnya. *