Paringin — Daya serap anggaran setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan masih rendah. Itu terjadi karena program kerja yang telah disusun tidak terlaksana sesuai perencanaan.
Hal itu diakui oleh Bupati Balangan, Sefek Effendie, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD setempat dengan agenda mendengarkan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
“Rendahnya daya serap anggaran di beberapa SKPD lebih dikarenakan tidak berjalannya program yang direncanakan akibat berbagai  faktor di luar kendali. Sebagai contoh diantaranya pada Dinas Kesehatan, sebagian besar penyebab rendahnya daya serap anggaran adalah karena tidak terjadinya kasus-kasus yang telah diantisipasi dalam anggaran, sehingga dana yang kita siapkan mengendap dan tampak sebagai daya serap yang rendah,” jelas Sefek.
Sementara untuk Dinas PU, bantuan dari APBN telah terlanjur dimasukkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) SKPD. Namun kemudian terjadi pembatalan dari pemerintah pusat sehingga program dibatalkan atau ditunda untuk tahun anggaran berikutnya.
Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai besar dan harus melalui proses lelang diantaranya harus ditunda karena waktu yang tidak mencukupi pada tahun anggaran tersebut.
Sedangkan mengenai pengelolaan pendapatan dan sistem akuntansi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya meningkatkan raihan WDP (Wajar dengan pengecualian) dan WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan adalah usaha yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan. “Terkait dengan beberapa kekurangan dalam pembukuan aset daerah akan segera kita tindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan yang maksimal,” kata Sefek. (Metro7/Sri)