BARABAI, metro7.co.id – Lima orang mahasiswa yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Berdikari menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (1/4).

Aksi massa tersebut merespons bencana banjir bandang di HST yang mengakibatkan warga harus mengungsi, ratusan rumah dan sejumlah infrastruktur publik yang rusak.

Massa berjalan kaki dari STAI Al-Washliyah menuju Tugu Lapangan Dwi Warna di Kota Barabai untuk menggelar mimbar bebas.

Namun, mimbar bebas cuma sebentar, sebab didesak pihak keamanan untuk segera ke menuju Kantor Bupati.

“Pihak keamanan mendesak kami untuk langsung ke Kantor Bupati HST. Kami mencoba kooperatif saja,” kata Koordinator Aksi, Arbani.

Kelima mahasiswa menyuarakan dua tuntutan kepada Bupati HST periode 2021-2024.

Pertama, massa mendesak Pemkab HST agar segera melakukan langkah pemulihan pascabanjir, meliputi semua sektor terdampak, baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut massa aksi, pemulihan pascabanjir separah itu semestinya menjadi agenda utama Pemkab HST agar kehidupan warga kembali normal.

Sedangkan tuntutan kedua, mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan illegal logging di Kabupaten HST.

Sebab, massa menilai banjir di HST bukan hanya karena curah hujan saja. Melainkan karena berkurangnya tutupan lahan di Pegunungan Meratus yang diduga akibat penebangan pohon secara liar.

Setiba di lobi kantor Bupati HST, massa ingin membuka mimbar bebas lagi. Namun, ucap Arbani, massa kembali didesak segera masuk ke dalam Kantor Bupati untuk beraudiensi.

“Kami hanya diberi kesempatan mebacakan satu kali pernyataan sikap. Padahal, kami ingin membuka mimbar bebas dulu di lobi Kantor Bupati. Harapan besar kami adalah, Bupati bisa menemui kami sebagai rakyatnya secara langsung di luar dan duduk bersama berdiskusi,” tegasnya.

Saat audiensi, massa ditemui oleh Sekda HST karena Bupati HST tidak bisa berhadir karena sakit.

Lanjut Arbani, Sekda HST menerima tuntutan mahasiswa. Namun, ia menyayangkan Sekda HST enggan menandatangi surat pernyataan dari mereka.

“Alasannya ditakutkan nanti ada salah penafsiran redaksi kata dalam pernyataan kami siap itu. Sebenarnya, kami hanya ingin ada bukti fisik bahwa beliau memang menerima tuntutan kami tersebut. Tapi sayangnya beliau tidak mau. Kami menyayangkan hal ini,” bebernya.

Kendati demikian, ke depan massa tetap mengawal tuntutan yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan pemulihan pasca banjir.

“Apabila tidak ada perkembangan di lapangan, maka tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih banyak,” pungkasnya.*