Sekolah Ditutup Pemilik Lahan, Tuding Pemkab Tak Penuhi Janji
PARINGIN – SMAN 2 Halong yang berlokasi di Desa Uren Kecamatan Halong, terhitung sejak 10 November 2015 lalu ditutup. Misran sang pemilik lahan seluas 4,5 hektare yang diatasnya berdiri sekolah tersebut, akan melakukan penutupan sekolah selama apa yang menjadi haknya tidak dipenuhi oleh Pemkab Balangan.
Kepala Desa Uren Jum’ati, yang juga merupakan adik dari Misran mengungkapkan, sebelum menghibahkan tanahnya kepada Pemkab Balangan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Misran memberikan persyaratan bahwa tiga orang anaknya harus dipekerjakan di sekolah itu. Dan menurutnya persyaratan ini telah disepakati antara kedua belah pihak.
“Mengenai masalah ini, diputuskan tidak ada aktivitas belajar mengajar dulu di sekolahan ini, sementara waktu sambil menunggu solusi yang tepat untuk permasalahan ini, namun untuk pembangunan gedung baru sekolah, masih bisa diteruskan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan kemudian memindahkan kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 Halong ke SDN 1 Uren yang berjarak tidak jauh dari sekolah yang baru beroperasi selama dua tahun tersebut.
Pemindahan kegiatan belajar mengajar 41 siswa-siswi dan 11 dewan guru SMAN 2 Halong ke SDN2 Uren itu, berdasarkan surat peminjaman ruangan dari Disdik Balangan yang ditujukan ke Kepala SDN1 Uren. Didalam surat peminjaman ruangan yang bernomor 420/1421/Dikmen/Disdik/2015 dengan kop surat dari Disdik Balangan tertanggal 10 November 2015 tersebut berbunyi, ‘Dikarenakan ada permasalahan tanah di SMAN2 Halong, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu. Menindaklanjuti hal tersebut dengan ini meminjam ruangan kelas SDN Uren sebanyak 3 ruang untuk kegiatan proses belajar mengajar pada sore hari’.
Saat ditanya masalah ini, Kepala SMAN 2 Halong Sadikul tak menampiknya. Sadikul saat dihubungi via telepon mengharapkan permasalahan ini tidak berlangsung lama, karena sangat mengganggu proses belajar mengajar.
“Siswa kami tidak terbiasa belajar siang hari, jadi selama lima hari belajar di SDN Uren ini para siswa kurang konsentrasi saat belajar,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Sadikul, kebanyakan siswa-siswi SMAN 2 Halong merupakan anak-anak dari pedalaman yang tinggal di lereng-lereng pegunungan Meratus. Jadwal sekolah yang berubah masuk siang, secara otomatis membuat siswa pulang ke rumah melewati lebatnya hutan saat malam hari.
“Yang paling kita takutkan ada siswa yang akan putus sekolah, karena kalau mau pindah ke SMAN1 Halong jarak yang ditempuh sangat jauh,” tandasnya.
Salah seorang siswa SMAN2 Halong, Yuda mengakui, beberapa hari ini dia harus mengarungi jalan pulang pulang rumahnya yang terletak di tengah pegunungan ketika malam mulai menyelimuti siang.
“Memang sempat terbesit mau pindah sekolah ke SMAN1 Halong, tapi jaraknya sangat jauh. Akhirnya kami hanya berharap masalah ini cepat selesai. Hanya niat kami yang serius mau belajar yang membuat kami bertahan,” ujar Yuda.
Sementara itu, dilain tempat Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan, Sabirin mengungkapkan rasa prihatinnya atas masalah yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah yang berdiri pada tahun 2014 tersebut.
Dikatakannya, Pemkab Balangan dalam hal ini harusnya tanggap dalam menyikapi permasalahan ini dengan menemui warga penghibah tanah tersebut untuk bersama-sama mencari solusi, supaya masalah ini tidak berlanjut.
“Kasian para siswa, karena dalam hal ini mereka lah yang jadi korban dan sangat dirugikan,” ketusnya.
Berangkat dari sana kata dia, pihaknya Selasa (17/11) kamarin akan memanggil pemilik tanah dan Dinas Pendidikan Balangan untuk mencari duduk masalahnya sehingga bisa dicari jalan keluarnya.
Terlepas dari itu, Sabirin mengimbau kepada Pemkab Balangan, agar secepatnya melengkapi tanah-tanah yang statusnya hibah dengan sertifikat, supaya masalah serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Selain itu, kalau lahannya bisa dibebaskan kenapa tidak? Dari pada selalu bermasalah dengan penghibah tanah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Balangan Ir Ruskariadi mengakui pihaknya memang mengutamakan tanah hibah dari warga untuk membangun sekolah. Karena kata dia, anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Balangan sangat terbatas, sementara di sisi lain masih banyak tuntutan warga yang harus dipenuhi termasuk mendirikan sekolah-sekolah.
“Jadi kalau ada warga yang menghibahkan tanahnya ya akan kita terima dengan senang hati. Tapi untuk ke depan sistem hibah ini akan kita benahi lagi supaya ke depannya tidak menimbulkan polemik,” ungkapnya.
Kepada Metro 7, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Eddy Julianto menegaskan bahwa kesepakatan dengan pemilik lahan sebenarnya sudah pihaknya akomodir.
“Kita sudah menerima permintaan pemilik lahan untuk mempekerjakan tiga orang anaknya di SMAN 2 Halong, tapi anggarannya baru ada di tahun 2016, dan itu sudah kita sampaikan kepada pemilik tanah,” terangnya. (metro7/wnd)
Kepala Desa Uren Jum’ati, yang juga merupakan adik dari Misran mengungkapkan, sebelum menghibahkan tanahnya kepada Pemkab Balangan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Misran memberikan persyaratan bahwa tiga orang anaknya harus dipekerjakan di sekolah itu. Dan menurutnya persyaratan ini telah disepakati antara kedua belah pihak.
“Mengenai masalah ini, diputuskan tidak ada aktivitas belajar mengajar dulu di sekolahan ini, sementara waktu sambil menunggu solusi yang tepat untuk permasalahan ini, namun untuk pembangunan gedung baru sekolah, masih bisa diteruskan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan kemudian memindahkan kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 Halong ke SDN 1 Uren yang berjarak tidak jauh dari sekolah yang baru beroperasi selama dua tahun tersebut.
Pemindahan kegiatan belajar mengajar 41 siswa-siswi dan 11 dewan guru SMAN 2 Halong ke SDN2 Uren itu, berdasarkan surat peminjaman ruangan dari Disdik Balangan yang ditujukan ke Kepala SDN1 Uren. Didalam surat peminjaman ruangan yang bernomor 420/1421/Dikmen/Disdik/2015 dengan kop surat dari Disdik Balangan tertanggal 10 November 2015 tersebut berbunyi, ‘Dikarenakan ada permasalahan tanah di SMAN2 Halong, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu. Menindaklanjuti hal tersebut dengan ini meminjam ruangan kelas SDN Uren sebanyak 3 ruang untuk kegiatan proses belajar mengajar pada sore hari’.
Saat ditanya masalah ini, Kepala SMAN 2 Halong Sadikul tak menampiknya. Sadikul saat dihubungi via telepon mengharapkan permasalahan ini tidak berlangsung lama, karena sangat mengganggu proses belajar mengajar.
“Siswa kami tidak terbiasa belajar siang hari, jadi selama lima hari belajar di SDN Uren ini para siswa kurang konsentrasi saat belajar,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Sadikul, kebanyakan siswa-siswi SMAN 2 Halong merupakan anak-anak dari pedalaman yang tinggal di lereng-lereng pegunungan Meratus. Jadwal sekolah yang berubah masuk siang, secara otomatis membuat siswa pulang ke rumah melewati lebatnya hutan saat malam hari.
“Yang paling kita takutkan ada siswa yang akan putus sekolah, karena kalau mau pindah ke SMAN1 Halong jarak yang ditempuh sangat jauh,” tandasnya.
Salah seorang siswa SMAN2 Halong, Yuda mengakui, beberapa hari ini dia harus mengarungi jalan pulang pulang rumahnya yang terletak di tengah pegunungan ketika malam mulai menyelimuti siang.
“Memang sempat terbesit mau pindah sekolah ke SMAN1 Halong, tapi jaraknya sangat jauh. Akhirnya kami hanya berharap masalah ini cepat selesai. Hanya niat kami yang serius mau belajar yang membuat kami bertahan,” ujar Yuda.
Sementara itu, dilain tempat Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan, Sabirin mengungkapkan rasa prihatinnya atas masalah yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah yang berdiri pada tahun 2014 tersebut.
Dikatakannya, Pemkab Balangan dalam hal ini harusnya tanggap dalam menyikapi permasalahan ini dengan menemui warga penghibah tanah tersebut untuk bersama-sama mencari solusi, supaya masalah ini tidak berlanjut.
“Kasian para siswa, karena dalam hal ini mereka lah yang jadi korban dan sangat dirugikan,” ketusnya.
Berangkat dari sana kata dia, pihaknya Selasa (17/11) kamarin akan memanggil pemilik tanah dan Dinas Pendidikan Balangan untuk mencari duduk masalahnya sehingga bisa dicari jalan keluarnya.
Terlepas dari itu, Sabirin mengimbau kepada Pemkab Balangan, agar secepatnya melengkapi tanah-tanah yang statusnya hibah dengan sertifikat, supaya masalah serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Selain itu, kalau lahannya bisa dibebaskan kenapa tidak? Dari pada selalu bermasalah dengan penghibah tanah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Balangan Ir Ruskariadi mengakui pihaknya memang mengutamakan tanah hibah dari warga untuk membangun sekolah. Karena kata dia, anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Balangan sangat terbatas, sementara di sisi lain masih banyak tuntutan warga yang harus dipenuhi termasuk mendirikan sekolah-sekolah.
“Jadi kalau ada warga yang menghibahkan tanahnya ya akan kita terima dengan senang hati. Tapi untuk ke depan sistem hibah ini akan kita benahi lagi supaya ke depannya tidak menimbulkan polemik,” ungkapnya.
Kepada Metro 7, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Eddy Julianto menegaskan bahwa kesepakatan dengan pemilik lahan sebenarnya sudah pihaknya akomodir.
“Kita sudah menerima permintaan pemilik lahan untuk mempekerjakan tiga orang anaknya di SMAN 2 Halong, tapi anggarannya baru ada di tahun 2016, dan itu sudah kita sampaikan kepada pemilik tanah,” terangnya. (metro7/wnd)
Kredit
Tinggalkan Balasan