TANJUNG, metro7.co.id – Rapat dengar pendapat LSM dengan DPRD, Kesbangpol, serta DLH dan Bappeda terkait dengan lingkungan dan pembangunan kabupaten Tabalong berlangsung di ruang rapat lantai satu Graha Sakata, (19/4/2021).

Diskusi permasalahan keadaan lingkungan sungai, perkebunan sawit serta persampahan yang ada dibahas bersama untuk memajukan Tabalong, rapat dengar pendapat juga membahas terkait habis kontraknya PT Pama dan kontrak baru PT Buma oleh Adaro Indonesia juga perizinan MSW dan TPI di bawah adaro energi.

LSM Forkod juga menegur keras pada anggota DPRD yang masih meminta – minta proyek pada dinas – dinas dan memberi peringatan agar tidak lagi melakukan hal tersebut.

LSM Forkod melalui Irwan Wong menyindir keras terkait keberadaan TPI yang ternyata tidak ada kontribusi buat PAD daerah dan meminta transparansi siapa pemberi izin TPI berdiri. ”Kalau perusahan tersebut tidak memberi kontribusi PAD untuk apa berdiri di Tabalong,“ katanya.

Atas permasalahan tersebut Wakil Ketua 1 DPRD Jurni mengatakan akan mengundang bupati, LSM, dinas terkait untuk duduk bersama membahas keberadaan dan kontribusi TPI untuk PAD Tabalong yang sampai saat ini belum ada titik terangnya.

Terkait reklamasi, PT Adaro juga menjadi pembahasan serius, dimana Ijin Adaro PKP2B akan habis. Namun rencana reklamasi belum dipublis oleh PT Adaro dan akan menjadi pertimbangan ketika akan ada kontrak baru IUP.

Pada perusahaan perusahaan tambang, anggota DPRD H Mukhlis mengatakan agar kaji dulu hukumnya dan cari celah celah yang memungkinkan.

“Dimana kita bisa mendatangkan PAD untuk reklamasi adaro. Dari 35 ribu hektar kita minta 5000 hektar saja menjadi perkebun, dan kawahnya kita minta jadikan objek wisata, serta airnya kita jadikan pertanian,” katanya.

Rowi dari DLH juga memaparkan keberadaan kondisi udara air dan hasil pantaun di lapangan termasuk menyikapi laporan msyarakat terkait lingkungan.

Rowi memohon bantuan dan dukungan serta masukan dan berharap terus di beri masukan.

Pimpinan rapat wakil ketua satu DPRD Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf mengatakan agenda tahunan dengar pendapat bersama LSM sangat membantu DPR dalam hal memberi masukan dan dukungan dalam hal kinerja pengawasan.

“Perpanjangan kontrak adaro kita sama sama kawal dan kita jaga banua kita. Pemasalahan izin boleh di pusat namun terkait lingkungan wajib kita jaga kita niatkan jangan sampai kendor,” katanya. ***