TANJUNG, metro7.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabalong ke-20 dan ke-21 Masa Sidang III Tahun 2021 Dalam Rangka Penyampaian Propemperda Tahun 2022 dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kab. Tabalong Terhadap Raperda APBD TA. 2022 Selasa（24/11).

Ketua Propemperda H Helmi mengatakan Propemperda ini ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun dengan skala prioritas penyusunn dan penetapan dilakukan setiap tahun sebulum penetapan APBD .

Badan anggaran DPRD H Hanafi Gobet ST mengatakan bahwa banggar DPRD telah menyelesaikan pembahasan dangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi pada rapat bersama di DPRD selama enam hari dengan diikuti anggota banggar dengan Tim TAPD, kepala dinas dan kepala bagian.

Fraksi PDI Perjungan dalam pernyataan sikapnya terhadap Raperda memastikan memaksimalkan pendapatan dan mengoptimalkan belanja karna Tabalong masih dalam masa pandemi dan pendapatan menurun.

PDIP berharap evaluasi lebih cermat lebih konsisten dalam kegiatan APBD perubahan tidak selalu identik dengan penambahan anggaran.

Fraksi Gerendra memberi tanggapan masih banyak target pendapatan yang tidak tercapai saat ini, hingga Gerendra berharap perlu ditinjau lagi pada belanja yang tidak diperlukan, selanjutnya di perlukan kecermatan dalam membuat program yang harus juga terperinci dan selektif dalam belanja.

Fraksi Partai Golkar dalam tanggapanya memastikan mendukung dan menyetujui raperda APBD dengan catatan untuk mendongkrak peningkatan perolehan optimalisasi sumber PAD apa lagi di Tabalong geliat ekonomi terlihat positif dan perlu di dukung perkembanganya serta segera melksanakan beberap program yang dianggap mendesak

Fraksi PAN dalam tanggapannya memastikan menerima dan mendukung, dan berharap APBD segera dibelanjakan di awal tahun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya beli dan mengentaskan kemiskinan serta membuka lapangan kerja.

PAN juga meminta pada proses belanja juga harus hati hati tidak bertentangan dengan aturan.

Pendapt akhir Praksi PKS penggunaaan dana pokos pada perekonomian masyarakat. PKS berharap efesiensi penggunaaan anggaran melakukan inovasi trobosan yng dapat menggali sektor baru dalam menambah pendapatan PAD .

Demokrat menerima dan menyetujui untuk menjadi peraturan daerah pemerintah bekerja dengan tujuan masyarat kembali membaik pasca vandemi covid 19 membelanjakan APBD sesuai dengan kepentingan bersama.

Tanggapan Fraksi Nasdem menunda dahulu pinjaman daerah yang peruntukannya untuk jalan perkotaan atas dasar resesi ekonomi akibat pandemi covid 19.

JurnI wakil ketua 1 mengatakan atas persetujuan dari fraksI, makavraperda akan di evaluasi ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi Raperda.

Bupati Tabalong dalam sambutan yang di wakili wakil Bupati Tabalong Drs，H，Mawardi，SE mengatakan penyusunan program Perda sebagai instrumen dalam skala priotlritas di laksakan untuk satu tahun dan di laksakan sebelum rancangan APBD disahkan dan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan per undang undngan yang lebih tinggi dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. ***