TANJUNG, metro7.co.id – Rapat dengar pendapat antara DPRD Tabalong dengan LSM, Pemda serta PT MSW dan PT TPI terkait dengan keberadaan dua perusahaan diatas tanah 100,2 H milik daerah dan kontribusinya kepada pendapatan asli Daerah, digelar Rabu (14/7).

Rapat tersebut terungkap bahwa perjanjian pertama di 2009 yang diubah pada 2014 dituding justru tidak melibatkan DPRD.

“Apa yang diberikan MSW bagi saya kekecilan, dengan angka Rp 5,1 milyar dan dengan masa kontrak 50 tahun. Kalau aset TPI MSW akhirnya menjadi milik daerah tidak masalah, tapi kalau tidak, ini terlalu lama dan perlu di tinjau ulang,” kata Wakil Ketua DPRD Tabalong, Jurni.

Jurni menambahkan solusinya yakni adakan negosiasi ulang pada perjnjian yang ada dan kalau tidak ada titik temu maka akan dibentuk pansus untuk menyelesaikan permaslahan ini.

Diakuinya, tidak dipungkiri keberadaan TPI dan MSW membantu masyarakat hingga jarang ada pemadaman listrik di Tabalong.
Namun, ada beberapa item penting yang bisa menjadi PAD yang tidak dimaksimalkan, seperti aset yang dikerjasamakan lalu pajak penghasilan dan air bawah tanah.