TANJUNG, metro7.co.id – Bahas terkait pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat tidak mampu saat ramadhan dan hadapi Lebaran 1444 Hijiriah mendatang.

Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar rapat bersama SKPD terkait yang juga melibatkan Perumda setempat, Kamis (30/3) di Aula Tanjung Puri Lantai II Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Tabalong Jalan Pangeran Antasari Tanjung.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tabalong, Nor Zain Akhmat Yani menyampaikan, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait bansos, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabalong juga perlu memprogramkan untuk pemberian bansos kepada masyarakat tidak mampu tersebut.

“Dalam rapat bersama SKPD terkait dan Perumda Tabalong Jaya Persada yang juga dihadiri Bupati Tabalong itu telah disepakati untuk memberikan bansos berupa paket sembako kepada mayarakat yang tidak mampu baik saat bulan ramadhan maupun jelang Idul Fitri,” katanya.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga akan menyiapkan paket-paket sembako yang disubsidi. “Dan akan menggelar expo lebaran pasar gratis terbatas untuk masyarakat melibatkan UMKM-UMKM binaan,” jelasnya.

Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani mengatakan, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia, yang intinya agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu baik disaat bulan ramadhan maupun menjelang Idul fitri.

“Hari ini kami melaksanakan rapat bersama dan telah menyepakati satu keputusan yang tidak hanya memberikan bansos kepada orang yang tidak mampu saja tetapi juga akan menyiapkan paket-paket sembako yang akan diberi subsidi,” bebernya.

Pemberian subsidi misalnya paket yang terdiri dari kebutuhan yang pokok beras, minyak goreng dan sebagainya dengan harga misal Rp100 ribu.

“Maka Pemkab akan berikan subsidi 50 persen, masyarakat cukup membelinya dengan harga Rp50 ribu saja tapi bagi yang tidak mampu digratiskan,” katanya.

Bupati H Anang menambahkan, selain itu karena didalam surat edaran Menteri Dalam Negeri itu terkait juga dengan pengendalian inflasi.

“Maka saya memerintahkan kepada SKPD terkait untuk melakukan pendataan ketersediaan pangan di Tabalong khusus menghadapi lebaran, nanti kita akan hitung juga kebutuhannya berapa, dan ketersediaan berapa,” ungkapnya.

“Kalau ternyata kurang kita akan datangkan dari luar melalui mekanisme bisa kerjasama dengan pedagang di pasar misalnya daging sapi harga sekarang Rp100 ribu per kelo namun pada saat mendekati lebaran naik jadi Rp130 ribu masyarakat tetap membayar Rp100 ribu yang Rp30 ribunya disubsidi Pemerintah dan ini pernah dilakukan pada saat bulan maulid yang lalu termasuk untuk dukungan angkutan lebaran,” tambahnya.

Ia berharap, semoga sempat, karena Pemerintah Kabupaten Tabalong akan membeli 10 buah mini bus supaya angkutan antar kota dalam provinsi untuk Tanjung Banjar tidak menjadi pendorong inflasi, nanti akan ada bisa melalui angkutan gratis.

“Mudah-mudahan semua ini bisa terlaksana yang jelas Pemerintah Kabupaten Tabalong konsen dalam upaya membantu masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa, pun terlebih-lebih nanti Idul Fitri,” ujarnya.

“Untuk pendanaannya kita memang ada dana Belanja Tidak Terduga (BTT) masih stand by tetapi Alhamdulillah berkat prestasi kita beberapa bulan terakhir ini misalnya salah satunya kita mendapatkan APBD Ward karena PAD Tabalong masuk 5 besar tertinggi di Indonesia, kemudian terakhir kemaren PPKM Ward karena kita dinilai berhasil dalam menangani Covid untuk Wilayah Kalimantan, reward-reward itu sudah mulai muncul ada Rp.12 miliar transfer yang masuk dan dana inilah yang akan kita gunakan untuk bansos, kalau tidak cukup akan kita gunakan juga dana BTT,” Pungkasnya.