TANJUNG, Metro7.co.id – Rapat dengar pendapat terkait permasalahan penetapan upah pokok karyawan PT Saptraindra Sejati Site ADMO, di ruang rapat pimpinan lantai I, Gedung Graha Sakata, Selasa (18/1).

Turut berhadir, anggota DPRD, Serikat Pekerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong, Kapolres Tabalong, Pimpinan DPC FSP KEP Tabalong, Direktur PT Adaro Indonesia, dan Direktur PT SIS Site ADMO.

Ketua DPC FSP KEP Tabalong, Syahrul mengatakan, tuntutan pihaknya jelas, bukan tanpa dasar, tapi menuntut atas tujuh tuntutan, termasuk pengupahan agar ditinjau kembali, jangan ada diskriminasi upah SIS karyawan lama dan baru.

“Termasuk juga sanksi lobang enam dengan larangan bekerja selama lima tahun di pertambangan Adaro. Kami juga meminta penjelasan masalah adanya perintah mutasi pengurus DPC FSP KEP Tabalong yang diminta di mutasi, tolong Adaro luruskan dan jangan lagi diulangi,” tuturnya.

Syahrul juga meminta Pemerintah Daerah menyediakan tenaga skill anak-anak yang dibutuhkan perusahaan tambang.

“Termasuk tidak menyuruh karyawan bekerja pada Hari Raya dan Hari Besar Keagamaan,” jelasnya.